Rokhmin Dahuri soal Pagar Laut: Negara Tidak Boleh Kalah dari Oligarki!

BANDA ACEH -Komisi IV DPR meminta pemerintah serius menangani kebrutalan yang terjadi imbas polemik pemasangan pagar laut. 

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Prof Rokhmin Dahuri merespons polemik tersebut dan meminta kepada pemerintah untuk tidak tunduk terhadap oligarki.

Terlebih, pemasangan pagar laut sepanjang 8 kilometer juga terjadi di wilayah Muara Gembong Bekasi, Jawa Barat. 

“Ya (negara) tidak boleh kalah (dari oligarki). Buat saya ini pelajaran berharga, bahwa ini adalah kebrutalan negeri ini. Artinya, pembangunan yang begitu masif 30 km lebih dikit, pagar laut kok tanpa izin gitu ya? Dan ternyata kemarin sudah viral bahwa pekerjaan serupa sudah terjadi lebih dulu Muara Gembong Bekasi, dan itu sangat boleh jadi tanpa izin juga gitu ya. Nah, berarti ini kan negara kalah oleh oligarki,” sesal Rokhmin saat berbincang Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL melalui sambungan telepon, Selasa, 14 Januari 2025. 

Komisi IV DPR, kata Rokhmin, telah menerima laporan dari berbagai elemen masyarakat bahwa pagar laut tersebut diduga dipasang oleh oknum oligarki. 

Namun, ia enggan mendahului fakta hukum terkait dugaan mayoritas masyarakat tersebut. Mengingat, Indonesia adalah negara hukum. 

“Kalau betul, dugaan kuat dan dugaan mayoritas rakyat bahwa pelaku ini ya oligarki itu. Cuman kalau dalam kaidah hukum dan ilmiah kan harus dibuktikan dulu, tapi 95 persen gitu ya, semua pendapat mengarah ke oligarki itu. Ini kan berarti brutal. Dan ini membahayakan bangsa,” tegas mantan Menteri KP era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini.  

Rokhmin menyesalkan jika para oligarki berperilaku demikian. Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya memberikan kepastian hukum jika ingin mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri. 

“Kalau saya mencoba objektif ya, heboh (pagar laut), dunia pasti mendengar. Ini kan bukti keras bahwa 10 tahun terakhir Amerika dan China kan perang dagang tuh, perusahaan-perusahaan, industri-industri di Amerika maupun Eropa kan pindah ke Asia Tenggara, ke kita (Indonesia) nol. Karena apa? Karena ya enggak ada kepastian hukum,” kata Peraih Gelar Ph.D dari School for Resources and Environmental Studies, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada pada 1991 ini. 

Atas dasar itu, Prof Rokhmin yang juga Politikus Senior PDIP ini berharap peristiwa pemasangan pagar laut berkilo-kilometer tanpa izin tersebut tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. 

“Jadi, ini harus benar-benar tuntas jangan sampai terjadi ke depan peristiwa semacam ini,” harapnya.