Lebih lanjut, Prof Rokhmin meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas skandal pagar laut di Tangerang yang membahayakan ekosistem laut dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut.
“Itu harus segera diusut. Dan menterinya harus bekerja sama dengan instansi penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Tapi saya berharap kepolisian dan kejaksaannya pun jangan masuk angin,” tegasnya.
“Buat saya pembangunan di pesisir Tangerang dan Bekasi yang masif itu tanpa izin kan itu pasti oknum penegak hukumnya masuk angin, bener gak? Kalau enggak, 30km 6 kecamatan dan 16 desa masa gak diketahui lalu-lalang bambu maupun material lain, masak gak diketahui Polres, Polsek, Dandim dan segala macam. Ini kan bener-bener negara istilahnya Konoha bener! Bener Presiden Prabowo tuh dalam bukunya paradoks Indonesia tuh, harusnya beliau tegakkan tuh,” demikian Rokhmin Dahuri.
Pagar laut sepanjang 30,16 km terpasang dan membentang di 16 desa dan 6 kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga. Wilayah ini masuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang diatur oleh Perda Nomor 1 Tahun 2023. Kawasan ini meliputi berbagai zona penting seperti zona perikanan tangkap, pelabuhan perikanan, hingga zona pariwisata dan pengelolaan energi.
Menurut data DKP Provinsi Banten, ada 3.888 nelayan dan 502 pembudidaya di kawasan tersebut. Jika dihitung dengan rata-rata jumlah anggota keluarga, maka sekitar 21.950 jiwa terkena dampak ekonomi akibat pemagaran laut ini.
PALING DIKOMENTARI
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
KOMENTAR
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Si opung, siapa yang ngga' kenal dia. Mafioso Indonesia
Penipu yang begini gaya dia. sekalinya menipu akan tetap terus…