Megawati Dituding Tim Hukum Merah Putih Seperti Ingin Acak-acak Program Presiden Prabowo

BANDA ACEH – Megawati Soekarnoputri dinilai seperti ingin mengacak-acak program Presiden Prabowo terkait perintah kepada kadernya untuk tak ikut retret ke Magelang, Jateng.Instruksi dari Megawati itu sangatlah bertentangan, mengingat retret di Magelang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kordinator Tim Hukum Merah Putih C Suhadi ikut menanggapi instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota, yang berasal dari PDIP, agar tak mengikuti retret di Magelang, 21-28 Febuari 2025.

“Dan alasan kenapa seorang ketua umum melarang untuk tidak mengikuti retret kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan yang sudah menjadi program Presiden Prabowo pasca dilantiknya para kepala daerah,” kata Suhadi, Jumat (21/2/2025).

Menurut Suhadi, yang membuat tercengang, larangan itu dikaitkan dengan KPK yang telah menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus Harun Masiku.

“Kalau benar larangan itu dikaitkan dengan penahanan HK, apa hubungannya dengan Presiden Prabowo sehingga programnya ikut diacak-acak,” ujarnya.

Karena itu, Suhadi menilai, Megawati seperti ingin menampakkan dirinya sebagai seorang pemimpin bertangan besi dan seorang pemimpin yang tidak mencerminkan kenegarawanan sejati.

“Surat larangan ini yang dibungkus kata menunda perjalanan, masuk dalam golongan Mega seperti seorang pemimpin bertangan besi dan seorang pemimpin yang tidak mencerminkan kenegarawanan,” tegasnya.

“Menurut saya ini aneh, dan terkesan kekanak kanakan. Karena kepala daerah apakah dia seorang gubernur maupun bupati dan walikota dipilih oleh rakyat, bukan oleh Megawati dan anggotanya,” sindirnya.

Megawati juga, kata dia, sangat terkesan memegang teguh kalimat petugas partai, tujuannya tak lain adalah jelas bahwa partai dan kader ada dalam genggamannya.

“Berkaca dari manuver ini semakin jelas, kenapa Mega selalu memegang teguh kalimat petugas partai, tujuannya adalah jelas bahwa partai dan kader ada dalam genggamannya, lalu kita bertanya buat siapa kepala daerah yang terpilih bekerja!,” tegasnya.

Total ada 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan mengikuti retret di Magelang ini. Sedangkan dari PDIP tercatat ada 126 kepala daerah. ***

Sumber: Media