Wakil Bupati Aceh Besar Ikuti Peluncuran Indikator MCP KPK 2025

BANDA ACEH – Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil didampingi Plt. Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, Inspektur Aceh Besar serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, mengikuti Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK 2025 secara daring dari Aula Sanusi Wahab, Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Rabu (05/03/2025).

Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention tersebut dilakukan secara simbolis dengan meniup peluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Korsup KPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.

Pimpinan KPK RI, Setyo Budiyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Menurut Budi, pencegahan yang bersifat preventif seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu, penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

“Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu kesannya sudah gaungnya kemana-mana,” ujar Setyo.

Pimpinan KPK RI juga menjelaskan bahwa Pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum tapi menjalar kesegala hal dan berhubungan dengan berbagai pihak.

“Saya berharap MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), controlling (hubungan administrasi), surveilance (hubungan geografis) dan prevention (8 fokus area),” harap Setyo.

Sementara, Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi, Didik Agung Widjanarko menyampaikan bahwa capaian MCP Nasional tahun 2024 berada pada angka 76. Dari 8 area intervensi, satu yang paling rendah adalah dari area pengadaan barang dan jasa.

Penyusunan MCP mempertimbangkan masukan-masukan yang berasal dari MCP 2024 yang lalu, dan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait dan akademisi.

“Dari 8 area pencegahan korupsi daerah, dilakukan inventarisasi permasalahan atau kerawanan korupsi pada masing-masing area dengan 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator,” tuturnya.[]