Pramono Anung Batalkan Program Sarapan Gratis di Jakarta

BANDA ACEH — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatalkan program sarapan bergizi gratis di Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Pramono Anung usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pramono menjelaskan anggaran program sarapan gratis tersebut dialihkan untuk memperbesar kapasitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang dianggap sebagai prioritas utama bagi warga Jakarta saat ini.

“Sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan dirubah programnya menjadi apa dan apa akan ada. Anggaran yang rencananya untuk sebagian untuk sarapan pagi gratis, kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini,” ujar Pramono.

Pihaknya, kata dia, telah memutuskan untuk meningkatkan nominal bantuan KJP dari Rp520.000 menjadi Rp705.000 per bulan.

Dia meyakinkan, bahwa proses penyaluran yang sebelumnya terhambat juga ditargetkan selesai pada Maret atau paling lambat April.

Tak hanya KJP, program KJMU yang sebelumnya mengalami kendala juga akan ditingkatkan.

Pramono memastikan mahasiswa penerima KJMU kini akan mendapatkan beasiswa hingga lulus, asalkan memenuhi syarat Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditentukan. 

Pemerintah Jakarta juga menargetkan peningkatan jumlah penerima KJMU dari 15.000 menjadi 20.000 orang pada tahun depan.

“Ada 15.000 orang yang akan kami berikan KJMU dan tidak dievaluasi seperti dulu yang setiap tahun, maka mereka akan kita buat sampai dengan lulus. Tetapi IPK-nya kita syaratkan,” ungkap Pramono.

Pramono menekankan, meski program sarapan gratis batal, pihaknya tetap akan meningkatkan akses makanan bergizi bagi anak sekolah.

Dia bakal merenovasi kantin sekolah agar lebih layak dan dapat mendukung program makan bergizi yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

“Untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan salah satu kendala utama dalam menjalankan program MBG adalah infrastruktur.

Dia menilai, keputusan Pemprov Jakarta untuk merenovasi kantin sekolah dianggap sebagai solusi tepat untuk mempercepat implementasi program ini.

Nantinya, kantin sekolah yang telah direnov bisa dijadikan pangkalan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. 

“Alhamdulillah tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program MBG. Nanti akan menjadi SPPG baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya di mana SPPG itu ada seperti yang sudah kami contohkan di Bogor,” jelas Dadan.