Ridwan Kamil soal Dugaan Korupsi Bank BJB: Jauhi Pikiran Berburuk Sangka

BANDA ACEH – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) yang dikaitkan dengan dirinya.Yap, setelah sempat dicari-cari warganet, Ridwan Kamil kini mulai aktif kembali di media sosial. 

Dalam postingan terbarunya di Instagram, Ridwan Kamil mengunggah sebuah video yang memperlihatkan anak bontotnya sedang bermain sepeda. 

“Kembali ke rutinitas. Kemarin Minggu mengantar anak untuk ikut perlombaan push bike untuk para balita. Semoga apapun hasilnya, meningkatkan rasa percaya diri anak-anak tersebut,” bunyi keterangan pembuka dalam akun Instagram Ridwan Kamil pada Rabu, 19 Maret 2025.

Lebih lanjut mantan Gubernur Jabar ini kemudian menyinggung soal dirinya yang disebut-sebut menghilang.

“Terkait situasi saya hari-hari ini. Saya alhamdulillah sehat dan baik-baik saja.

Semingguan memang hanya di rumah saja,” jelasnya.

Kang Emil itu lantas mengklarifikasi isu atau rumor dugaan korupsi yang menyeret namanya.

“Sebagai warga negara yang baik, jika ada permasalahan, tugas kita adalah kooperatif dan membantu negara agar semua kebutuhan informasi bisa diperoleh, sehingga masalah bisa terang benderang dan objektif,” katanya.

“Dan secara jernih pikir dan batin, jauhi pikiran berburuk sangka, atau menyimpulkan sesuatu yang belum disimpulkan resmi. Karena nanti jatuhnya jadi asumsi atau malah menjadi fitnah, apalagi ini bulan suci Ramadhan. Terima kasih sebelumnya,” sambungnya.

“Dalam kesempatan ini juga saya menghaturkan mohon maaf lahir batin,” bunyi keterangan penutup pada unggahan akun tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB, sedang diusut KPK.

Tim penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Ridwan Kamil.

Dalam penggeledahan di sejumlah lokasi tersebut, KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang lainnya, seperti deposito lebih kurang Rp 70 miliar dan kendaraan bermotor.