Pedemo Tolak Revisi UU TNI Tutup Paksa Jalan di Depan DPR RI

BANDA ACEH – Massa aksi penolak revisi UU (RUU) TNI menutup paksa Jalan Gatot Subroto atau jalan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025) siang. Polisi terpaksa merekayasa lalu lintas Jalan Gatot Subroto.Berdasarkan pantauan reporter Tirto, massa aksi menutup paksa jalan tersebut setelah unsur mahasiswa tiba sekitar pukul 14.17 WIB. Mahasiswa semula menutup jalan saat kendaraan bermotor masih dapat melintasi Jalan Gatot Subroto.

Aparat kepolisian yang bersiaga sempat mundur saat massa menutup jalan. Sejumlah kendaraan bermotor sempat terhenti di Jalan Gatot Subroto.

Pengendara kendaraan bermotor silih berganti membunyikan klakson. Lewat 10 menit, aparat kepolisian meminta massa agar membukakan jalan untuk pengendara kendaraan bermotor.

Massa lantas membuka satu lajur di Jalan Gatot Subroto. Pengemudi motor maupun mobil melintas secara perlahan di lajur yang terbuka.

Pada saat yang bersamaan, kepolisian menutup akses Jalan Gatot Subroto mulai Jalan Gerbang Pemuda. Meski demikian, akses bus Transjakarta jenis bus rapid transit (BRT) di jalur busway masih dapat melintas.

Untuk diketahui, aksi berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Massa pendukung RUU TNI sempat menggelar aksi di depan Gedung DPR. Tak sampai dua jam, massa pendukung RUU TNI telah mengundurkan diri.

Sebelumnya, DPR RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang. Sebelum mengetuk palu dan mengesahkan RUU TNI, Ketua DPR, Puan Maharani, menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota DPR lintas fraksi untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Sekarang tiba lah saatnya, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI ke-15 masa persidangan II tahun 2024-2025, di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

“Setuju,” jawab seluruh anggota DPR RI.