Lebih lanjut, Serfasius menilai langkah Erick Thohir bisa berdampak negatif untuk Presiden Prabowo Subianto yang sudah dengan tegas akan memberantas korupsi.
Termasuk, kata dia, bisa memicu opini publik seakan pemerintahan Presiden Prabowo suka menabrak aturan yanh masih berlaku.
“KPK dan Kejagung seharusnya dan sepatutnya tidak menerima menteri BUMN yang diduga berkordinasi tentang aturan terkait. Ingat KPK, Kejagung dan Menteri BUMN tidak memiliki kewenangan legislasi, maka, biar ada kepastian hukum perlu dilakukan harmonisasi norma hukum agar tidak terjadi disharmoni yang memicu ketidakpastian hukum,” pungkas Serfasius.
Paling Banyak Dipilih
Viral Lagu “Tak Diberi Tulang…
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Inilah 5 Produk Jam Tangan…
Apa benar, yang nomor 4 itu adalah produk ROLEX...???
Berusia Setengah Abad sejak 6/8/1973…
Berikut untuk mengingatkan kita kembali tentang Sejarah: "Kita bukan pembuat…
Pembiayaan Digantung Tak Ada Kabar…
Kriet mate bank Aceh nyan menyoe meurusan ngen ureng Aceh.…
Ada Dua Nama Calon Direktur…
Siapapun nanti dirut yg terpilih, saya siap membantu bas menggarap…
Active Threads
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Hana jelas, Leh kiban di meubut di kelola,Meu peu cap…
Paling Dikomentari
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
Komentator Paling Aktif
Komentar Paling Aktif
Syukur lah karena seharusnya memang langsung dimakan karena bukan namanya…
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Si opung, siapa yang ngga' kenal dia. Mafioso Indonesia
Berita Terpopuler