Akhirnya Bobby Nasution Tersudut, Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut Meledak

BANDA ACEH  – KPK baru saja bikin gebrakan dengan menangkap pejabat di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Pada operasi OTT itu, KPK menetapkan lima orang menjadi tersangka, salah satunya adalah Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting.

Mereka ditangkap penyidik KPK di Mandailing Natal, Sumut, Kamis (26/6/2025) malam.

Mereka diduga korupsi pada proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut terkait pembangunan jalan.

Baca juga: Ikuti Jejak KPK, Kejagung Bisa Menyadap Target Korupsi, Ini Saran Ahmad Sahroni

Publik pun langsung menyorot peran Gubernur Sumut Bobby Nasution, terkait kasus ini.

Apakah menantu mantan Presiden RI Jokowi ini terlibat? Karena selama ini, jika ada seorang kepala dinas yang tertangkap korupsi, biasanya sang kepala daerah juga terseret.

Sebab semua proyek pasti mendapat restu atau izin dari kepala daerah itu, sebagai pemegang anggaran daerah.

Teerkait hal ini, eks Penyidik KPK (2013-2021), Yudi Purnomo, coba menerawangnya.

Menurut Yudi, Topan terkena OTT di saat uang yang ia terima ini masih terbilang sedikit dibanding total uang yang ia mintakan, yakni Rp 8 miliar.

Biasanya dalam pengungkapan kasus korupsi, penyidik akan melakukan penelusuran dana atau follow the money untuk mencari siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Sama halnya dengan kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR Sumut ini.

Atas dasar penelusuran aliran dana itu, maka bukan tak mungkin Bobby Nasution akan diperiksa KPK.

Mengingat statusnya sebagai kepala daerah, yakni Gubernur Sumut.

“Ya bisa jadi akan dipanggil, karena dia adalah kepala daerah, tidak mungkin tidak dipanggil,” kata Yudi dalam Program ‘Sapa Indonesia Pagi’ Kompas TV, Senin (30/6/2025).

Namun, kini justru Yudi lebih mempertanyakan apakah Topan ini mau membuka kasus dugaan korupsi ini selebar-lebarnya.

Atau bahkan menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi ini.

Karena Topan merupakan Kadis PU yang punya kendali besar dalam proyek jalan di Sumut.

“Tentu bukan masalah follow the money, tapi masalah apakah Topan ini sebagai Kadis PU akan membuka selebar-lebarnya terkait dengan peristiwa ini untuk menjadi justice collaborator atau tidak,” jelas Yudi.

Selain itu Yudi menilai biasanya anggaran daerah paling besar berada di Dinas PU.

Terutama untuk anggaran proyek jalan, karena anggaran ini yang biasanya paling banyak di mark up.

Dan biasanya Dinas PU adalah kaki tangan langsung kepala daerah. 

Sehingga perlu ditelusuri, apakah ada keterlibatan kepala daerah dalam kasus korupsi ini, atau memang murni dilakukan oleh Topan sebagai Kadis PU saja.