Ulama Sebut Kebijakan Pendidikan Dedi Mulyadi Diskriminatif

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Makom Albab Kombes (Purn)  Juhana Zulfan sekaligus tokoh alumni Pondok Babakan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka ini, menyoroti kebijakan sekolah lima hari itu mengancam keberlangsungan Madrasah Diniyah yang sudah lama berdiri. 

Sehingga Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Barat Nomor 58/PK.03/Disdik yang menetapkan lima hari sekolah, dinilai mengancam eksistensi pendidikan madrasah diniyah. Menurutnya, proses kegiatan belajar yang berlangsung hingga sore hari, siswa tak lagi memiliki waktu mengikuti pendidikan keagamaan nonformal yang menjadi ciri khas pesantren.

Tak hanya itu, Makom Albab juga menyoriti kebijakan ijazah gratis yang perlu dievaluasi. Makom Albab juga mempertanyakan Surat Edaran Gubernur No. 3597/PK.03.04.04/SEKRE serta SE Disdik Jabar No. 100.3.4,4/2879/DISDIK/2004 tentang penyerahan ijazah secara gratis. 

Menurutnya, kebijakan ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan kearifan lokal dan realitas di lapangan, terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang masih bergantung pada dana operasional dari partisipasi orang tua siswa