Bebani Rakyat Rp2.920 T Setiap Tahun, Anggota DPR Minta Pemindahan IKN Dikaji Ulang

BANDA ACEH – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), memperingatkan dampak ekonomi masif jika pusat pemerintahan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Menurutnya, ongkos transportasi dan akomodasi bagi masyarakat yang berkepentingan ke pusat pemerintahan dapat mencapai Rp2.920 triliun per tahun.BHS memproyeksikan, jika 2 juta orang harus bepergian ke IKN setiap hari dengan tarif pesawat Rp1,5 juta sekali jalan, biaya transportasi saja mencapai Rp6 triliun per hari. Ditambah akomodasi Rp1 juta per orang, beban bertambah Rp2 triliun, sehingga totalnya Rp8 triliun per hari. Beban ini setara lebih dari 10 persen PDB Indonesia.

“Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila Ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke kalimantan untuk melakukan perjalanan transport dan akomodasi dalam setahun,” ujar BHS, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Selain itu, ia menilai kapasitas infrastruktur transportasi menuju IKN masih jauh dari memadai. Dengan total 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang, daya angkut harian maksimal hanya 360 ribu orang. Sementara Bandara Sultan Aji Balikpapan dan bandara di IKN memiliki keterbatasan serius, masing-masing hanya mampu melayani 45 ribu dan 600 penumpang per hari.

“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan NTT yang akan menuju ke IKN mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa?,” lanjutnya.

BHS mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan pemindahan ibu kota, agar tidak menjadi beban ekonomi jangka panjang bagi masyarakat.

“Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini, agar rakyat tidak dikorbankan demi untuk kepentingan pembangunan IKN sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat,” tutupnya. (*)