Andai Gaji DPR dan Bonus Komisaris BUMN untuk Honorer

Tidak mengejutkan jika seorang anggota DPR RI bisa membawa pulang ratusan juta rupiah setiap bulan. Tambahkan tunjangan kesehatan, transportasi, fasilitas rumah dinas, dana operasional, bahkan bonus tak terduga, totalnya bisa menembus miliaran rupiah per tahun. Praktik ini sudah berlangsung lama, dan rakyat seolah tak lagi mampu mengguncang kenyamanan mereka.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah menghadapi kenyataan sangat berbeda. Kepala daerah mengelus dada karena anggaran untuk mengangkat ribuan tenaga honorer sebagai PPPK paruh waktu tak mencukupi. Mereka yang selama bertahun-tahun mendukung layanan publik hidup dalam ketidakpastian, menunggu kepastian status dan gaji, namun realitas keuangan daerah membuat harapan itu tertunda.

Mari bandingkan: seorang DPR dengan gaji bulanan Rp 100 juta–Rp 150 juta, plus tunjangan, bisa menabung miliaran setahun. Sementara seorang honorer paruh waktu, yang bekerja setia mendukung pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik, hanya menunggu selembar gaji yang sering tertunda, bahkan untuk sebagian kecil dari yang layak mereka terima.

Ironi ini tak bisa disangkal, yang satu “menari di atas gaji dan bonus”, yang lain meneteskan keringat dan air mata demi penghidupan sehari-hari. Jika sebagian kecil dari gaji fantastis DPR atau bonus komisaris BUMN dialokasikan untuk PPPK paruh waktu honorer, ribuan keluarga bisa tersenyum lega. Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka, tapi cermin nyata ketidakadilan dan prioritas yang timpang dalam negeri.

Sementara itu, rakyat hanya bisa menatap dengan harap, bertanya kapan negara benar-benar berpihak pada mereka yang bekerja di garis depan pelayanan publik, bukan hanya pada mereka yang duduk nyaman di kursi istana?

Tapi hanya andai kok!