Prabowo Subianto: Ketum Partai Sepakat Cabut Tunjangan DPR dan Moratorium Kunker LN

BANDA ACEH -Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat mendadak bersama sejumlah ketua umum partai Politik dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025. 

Pertemuan itu dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan dan Sekjen PKS, M Kholid. 

Prabowo menyampaikan, rapat ini digelar untuk merespons aspirasi masyarakat yang belakangan marak terkait kinerja DPR dan tunjangan anggota dewan.

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik,” ujarnya usai pertemuan. 

Prabowo menerima laporan dari para ketum partai bahwa mereka telah mengambil keputusan tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan kontroversial hingga memicu kemarahan rakyat.

“Mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR yang mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru,” kata Presiden.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan para pimpinan DPR juga sudah sepakat untuk melakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium perjalanan kerja ke luar negeri.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran Tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” tegasnya.

Selain itu, Presiden meminta DPR membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat, termasuk mahasiswa dan tokoh publik, agar aspirasi dapat tersampaikan secara baik.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan pihak lain yang ingin menyampaikan aspirasinya, supaya bisa diterima dan berdialog,” tutur Prabowo.

Di hadapan para ketua umum partai, Prabowo juga menginstruksikan kementerian/lembaga (KL) untuk menerima kritik publik.

“Kepada pemerintah, saya juga mengatakan agar seluruh KL menerima utusan kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, kritik, maupun perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Prabowo meminta rakyat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah bersama partai politik berkomitmen memperjuangkan kepentingan rakyat.