Said Didu Kena Musibah, Minta Bantuan Masyarakat Cari Motornya yang Hilang

Beberapa di antaranya harus mendapat perawatan medis.

Desakan Evaluasi Program MBG

Ikatan Alumni Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Pasalnya, meski program MBG dinilai sebagai program strategis dalam upaya pengentasan stunting dan pembangunan sumber daya manusia, IKA ISMEI menilai masih banyak kendala yang harus segera dibenahi, terutama menyangkut keamanan pangan, distribusi dapur, dan pengawasan lapangan.

Hal ini menyusul sejumlah insiden yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir.

“IKA ISMEI menekankan MBG harus tetap berlanjut, bukan dihentikan, karena manfaat jangka panjangnya sangat besar bagi generasi penerus bangsa,” ungkap Ketua Umum IKA ISMEI, Bahtiar Sebayang dalam siaran tertulis pada Senin (22/9/2025).

“Namun, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan, terutama di titik-titik yang telah menimbulkan dampak negatif seperti keracunan, makanan basi, distribusi buruk, dan ketidakmampuan dalam menjaga standar hygiene dan keamanan pangan,” bebernya. 

“Program MBG ini sebetulnya adalah investasi masa depan. Untuk anak-anak, ibu hamil, untuk memperbaiki gizi dan menangani stunting, juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal karena melibatkan UMKM, mitra dapur, dan penyedia bahan baku lokal,” ungkapnya.

“Program bagus, sangat dibutuhkan,” tambah Bahtiar.

Tak hanya banyaknya kasus keracunan, IKA ISMEI menyoroti belum meratanya penyaluran MBG.

Wilayah Indonesia Timur, misalnya, masih menghadapi kendala dalam kesiapan operasional maupun infrastruktur pendukung.

Hingga Agustus 2025, tercatat hanya 6.000 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. 

Padahal Pemerintah menargetkan total sebanyak 30.000 dapur MBG aktif hingga Desember 2025 dengan jangkaauan 82,9 juta jiwa pada akhir tahun 2025. 

“Artinya, masih ada sekitar 24.000 dapur yang harus dibangun atau diverifikasi dalam waktu yang relatif singkat,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, IKA ISMEI mengajukan lima langkah perbaikan, yaitu:

Evaluasi menyeluruh SOP: mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi dan penyajian.

Pengawasan ketat lintas lembaga: melibatkan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, ahli gizi, dan lembaga independen.

Perbaikan wilayah prioritas: fokus pada daerah dengan insiden tertinggi seperti Garut, Brebes, Sukoharjo, serta wilayah Indonesia Timur.

Menjamin keberlanjutan program: menjadikan MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat.