Cyber Masquerade: Hikayat Fufufafa dan Bjorka

Dalam konteks ini, kegagalan mengungkap Fufufafa bukan hanya kegagalan teknis, tapi kegagalan ideologis: negara tak berdaulat dalam ruang data, hanya berdaulat dalam narasi.

Lantas, mengapa Bjorka bisa ditangkap dan Fufufafa tidak? Karena yang pertama diduga  menantang sistem keamanan negara sementara yang kedua hanya menantang narasi dan menghinakan kemanusiaan serta  punya jejaring kuasa.

Negara tidak mau  menindak yang menciptakan kekacauan opini yang menghinakan kemanusiaan tapi bergerak tangkas  menghadapi yang diduga  menciptakan kekacauan infrastruktur data. Polisi akhirnya lebih seperti narrative enforcer ketimbang law enforcer. Mereka menjaga ilusi keamanan, bukan substansi keadilan.

Inilah era post-truth policing, di mana penegakan hukum lebih sering tampil sebagai psycho-political performance daripada tindakan rasional yang berbasis due process of law. Publik hanya disuguhi drama digital, sementara akar persoalan tetap tersembunyi: lemahnya tata kelola data nasional, bocornya otoritas siber, dan korupnya mentalitas institusional yang lebih suka menjinakkan rumor ketimbang menantang realitas.

Kita hidup di zaman ketika cyber justice digantikan oleh cyber propaganda. Negara bicara tentang keamanan digital, tapi lupa menegakkan digital ethics. Fufufafa menjadi simbol bahwa bahkan dalam dunia tanpa wajah, kebenaran masih bisa bersembunyi dari hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke arah suara yang berisik.

Dan mungkin, seperti dalam puisi ironis dunia maya:

“Negara mencari pelaku, tapi lupa mencari dirinya sendiri.”

Sebab dalam teater besar penegakan hukum digital ini, polisi bukan lagi penyelidik mereka hanyalah sutradara yang takut pada naskah yang mereka tulis sendiri.

Hal terpedih dan mengenaskan yang dialami kepolisian hari ini adalah Bjorka merupakan  korban salah tangkap.

**). Penulis adalah Advokat dan Aktivis 98