Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

BANDA ACEH – Pertanyaan tentang manfaat ekonomi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bagi negara berujung pemecatan pada Andrinof Chaniago dari jabatannya sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2015.

Andrinof menceritakan apa yang dialaminya itu dalam podcast yang disiarkan kanal Youtube Lider Channel TV, dikutip pada Senin, 27 Oktober 2025.

“Buat saya ini sangat historis, buat pribadi saya,” ujar Andrinof.

Ia mengaku pemecatan dirinya dari kursi Menteri Bappenas oleh Jokowi tak akan bisa dilupakan, karena memuat persoalan yang belakangan menyeruak di publik.

“Kenapa sangat historis? Tanggal 12 Agustus, itu adalah hari saya direshuffle malamnya. Tapi jam 10 pagi sampai jam 12, saya menerima delegasi besar dari tim Whoosh-nya China,” urainya.

Tim delegasi Whoosh China, jelas Andrinof, menemuinya untuk kunjungan kedua kali, di luar kunjungan duta besar China di tahun 2015 dalam rangka meloloskan proyek yang digadang-gadang Jokowi tersebut.

“Saya tahu, ini enggak mungkin dikatakan tidak, proyek ini kepada pihak China. Karena kita sudah terjebak, oleh tim kita yang mewakili pemerintah ke sana, terjebak ke dalam agenda setting pembicaraan empat mata Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Mantan Timses Jokowi pada Pilpres 2014 ini menyatakan, materi pembicaraan itu yang digunakan oleh tim delegasi China untuk bicara ke setiap kantor kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, bahwa proyek Whoosh merupakan hasil pembicaraan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi.

“Kayak dikunci ini setiap kementerian lembaga. Saya yakin juga termasuk ke KSP, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Luhut. Nah, datang lagi ke saya itu udah terakhir lah ya. Mungkin yang kedua kali datang,” paparnya.

Selaku Menteri Bappenas saat itu, Andrinof mengklaim membuat rencana hitung ulang pelaksanaan proyek Whoosh, guna menghindari kerugian negara terjadi.

“Saya kan gak ingin kita ini terjebak dalam kerugian tahap berikutnya. Apakah itu risiko investasi, dan segala macam lingkungan. Maka ketika itu saya bilang ke delegasi itu, ya kami akan tuntaskan kajian,” beber dia.

“Maksud saya itu mengambil waktu, supaya nanti Presiden punya bahan, memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait, ketika berunding yang tingkat teknis, termasuk BUMN, ini loh, ini yang gak boleh diserahkan, atau disetujui, dicantumkan misalnya. Kita harus memprotek risiko jangka panjang, risiko bisnis. Maksud saya itu,” ungkapnya.