Bupati Bireuen Dinilai Salah Menempatkan Jabatan Struktural, James NKRI: SDM Wilayah Timur Lebih Dominan

BIREUEN — Sejumlah elemen masyarakat dan pengamat kebijakan publik mengkritik penataan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang dilakukan Bupati Mukhlis.

Kritik utama menyatakan bahwa penempatan pejabat dinilai tidak proporsional: terdapat kecenderungan penunjukan pejabat yang berasal atau ditempatkan dari kawasan wilayah timur kabupaten, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang pemerataan dan kecocokan kompetensi. Demikian disampaikan Zulfan alias James NKRI kepada HARIANACEH.co.id, Selasa (4/11/2025) di Banda Aceh.

Mutasi dan Pelantikan yang Memantik Perdebatan

Bupati Mukhlis pada beberapa kesempatan melakukan rotasi dan pelantikan sejumlah pejabat eselon II, camat, dan pejabat fungsional — termasuk pelantikan puluhan hingga lebih dari 80 pejabat dalam gelombang terakhir menurut keterangan resmi Pemkab.

Pemerintah daerah menyebut mutasi sebagai bagian dari penyegaran birokrasi. Namun sikap ini memicu respons beragam dari publik.

Aktivis dan pengamat politik dan kebijakan publik seperti James NKRI ikut menyoroti daftar nama yang dipromosikan atau dimutasi, menyebut beberapa penempatan strategis diberikan kepada pegawai yang berasal dari atau sebelumnya bertugas di kecamatan-kecamatan wilayah timur seperti Peusangan dan sekitarnya.

Beberapa pemberitaan lokal, kata dia juga ikut memantau pergeseran posisi camat dan pejabat kecamatan yang dinilai memperkuat kesan konsentrasi SDM dari wilayah timur.

James NKRI menyatakan, jika pola ini berlanjut tanpa penjelasan transparan, pelayanan dan pemerataan pembangunan berisiko timpang.

Kompetensi, Rekam Jejak, dan Pemerataan

James NKRI juga menyarankan agar proses mutasi lebih mengedepankan rekam jejak dan integritas, bukan sekadar relasi atau pertimbangan lain.

Dalam beberapa komentar media lokal kata dia, muncul dorongan agar bupati tidak mempromosikan pejabat yang pernah bermasalah dan agar seleksi lebih transparan.

“Kritik serupa juga menuntut evaluasi agar penempatan jabatan selaras dengan kebutuhan teknis setiap OPD dan wilayah,” sebut James.

Sementara itu beberapa pihak menilai pemerintah Bireuen harus membuka ruang dialog dengan publik serta wartawan untuk menerima masukan.

“Tetapi mereka juga berharap pemerintah pemkab Bireuen harus menindaklanjuti kritik dengan data dan alasan kebijakan yang jelas sehingga tudingan mendominasi SDM dari wilayah tertentu dapat diuji dan diselesaikan,” himbau James NKRI.

Kontroversi Administrasi dan Dugaan Tarik-Menarik

Selain soal pemerataan, sejumlah pemberitaan lokal mencatat adanya dinamika internal dalam proses pengisian jabatan — termasuk pembatalan mendadak pelantikan di beberapa kasus yang memicu spekulasi soal tarik-menarik kepentingan.

Kasus pembatalan pelantikan serta beredarnya daftar nama mutasi menjadi bahan perbincangan di kalangan pegawai dan publik. Pemerintah daerah belum menjelaskan secara rinci motif pembatalan atau mekanisme koreksi tersebut.

Audit Penempatan dan Keterbukaan Data

Organisasi masyarakat sipil dan pengamat meminta agar Pemkab Bireuen melakukan audit kecil (review internal) terhadap proses mutasi dan mekanisme seleksi, serta mempublikasikan kriteria dan alasan penempatan setiap pejabat. Mereka menilai transparansi akan meredam spekulasi dan menjaga kredibilitas pemerintahan.

Selain itu, ditekankan perlunya memastikan bahwa rotasi bukan hanya “penempatan geografis” tetapi juga mempertimbangkan kecocokan kompetensi dan kebutuhan pelayanan di tiap wilayah.

Tanggapan Pemerintah

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui siaran resmi menegaskan bahwa rotasi dan pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penyegaran birokrasi dan upaya meningkatkan kinerja layanan publik.

Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik selama disampaikan secara konstruktif dan faktual. Namun, pemaparan resmi tentang alasan pemilihan individu tertentu—termasuk pertimbangan geografis atau asal kecamatan—belum dipublikasikan secara rinci.

Isu penempatan pejabat di Bireuen masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari Pemkab agar kekhawatiran soal pemerataan SDM dan kecocokan kompetensi dapat diatasi.

Untuk menjaga legitimasi dan efektivitas pemerintahan, para pengkritik menuntut kriteria seleksi yang transparan serta penjelasan data mengenai asal-usul penempatan pejabat.

Tanpa itu, potensi sentimen wilayah dan keretakan kepercayaan publik berisiko mengganggu proses tata kelola pemerintahan daerah.