Jimly Blak-blakan Bongkar Borok Polri: Masalahnya Banyak Banget, Jangan Sampai Dirasuki Intervensi Politik

BANDA ACEH – Komisi Percepatan Reformasi Polri mulai mengidentifikasi berbagai persoalan serius di tubuh kepolisian setelah membuka ruang masukan publik sejak pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto.Ketua komisi, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa problem Polri jauh lebih kompleks dari yang terlihat dan membutuhkan langkah pembenahan mendasar.

“Kita masih ‘belanja’ masalah jadi kalau ditanya masalah banyak banget ya,” ujar Jimly, Kamis, 13 November 2025.

Menurut Jimly, derasnya masukan dari masyarakat menunjukkan bahwa publik masih memiliki banyak keluhan mengenai cara kerja dan integritas kepolisian.

Salah satu pandangan paling menonjol datang dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digerakkan Sinta Nuriah, menyoroti urgensi reformasi yang menyentuh akar persoalan.

Jimly menegaskan bahwa problem Polri bukan hanya berasal dari internal, melainkan juga tekanan eksternal yang terus menggerogoti independensi kepolisian. Ia memperingatkan bahwa intervensi Politik dan bisnis adalah ancaman yang harus segera dibersihkan.

“Bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar. Jangan sampai dia dirasuki oleh pengaruh intervensi politik dan bisnis praktis itu,” paparnya.

Kepercayaan Publik: Titik Lemah Paling Berbahaya

Selain intervensi eksternal, tantangan besar lainnya adalah rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri. Padahal, menurut anggota komisi Otto Hasibuan, hampir semua fungsi negara kini ditangani kepolisian. Namun persepsi masyarakat justru tidak sejalan dengan besarnya peran tersebut.

“Saya melihat hampir tidak ada lagi yang tidak dijalankan oleh polisi, tetapi pertanyaannya adalah kenapa masih sampai sekarang rakyat atau masyarakat belum percaya sepenuhnya kepada polisi,” ujar Otto.

“Inilah titik simpul ini yang mau kita cari,” imbuhnya.

Otto menilai jurang antara kinerja objektif Polri dan persepsi publik harus dicari penyebabnya secara serius, karena kepercayaan adalah dasar legitimasi kerja kepolisian.

3 Bulan Rumuskan Reformasi

Jimly menjelaskan bahwa komisi bekerja dalam tenggat tiga bulan. Tahap pertama adalah pemetaan masalah, disusul perumusan opsi kebijakan, dan kemudian penyusunan laporan resmi yang akan disampaikan kepada Presiden.

“Bulan pertama kita belanja masalah dulu, nanti bulan kedua nanti kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan,” kata Jimly.

“Bulan ketiga baru kita merumuskan policy report untuk kemudian dilaporkan kepada bapak Presiden,” timpal Jimly.

Komisi ditekan waktu dan ekspektasi publik yang tinggi. Dengan rentetan krisis kepercayaan dan persoalan internal yang mengakar, pekerjaan ini dinilai banyak pihak sebagai salah satu agenda reformasi paling krusial dalam sejarah Polri.***