BANDA ACEH – Presiden RI Prabowo Subianto akan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan kelapa sawit dan mengembalikan lahan tersebut menjadi hutan. Keputusan ini diambil menyusul banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang menewaskan hampir seribu orang.
Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, usai bencana tersebut. “HGU tersebut akan diubah menjadi lahan pembangunan hunian bagi korban terdampak banjir,” ujar Nusron, dikutip Rabu (10/12/2025).
Nusron menambahkan, HGU yang akan dicabut adalah yang berdiri di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik negara. Kementerian ATR/BPN siap melaksanakan perintah tersebut.
“Kalau masyarakat membutuhkan hunian tetap dan tidak ada lahan yang tersedia, kita akan minta lahan negara yang saat ini menjadi HGU,” kata Nusron seperti dilaporkan Kompas.com.
<p data-start="1112" data-end="1362">Selain itu, Nusron menegaskan perkebunan sawit yang sebelumnya merupakan hasil pelepasan kawasan hutan akan dikembalikan menjadi hutan. Keputusan ini merupakan hasil rapat dengan Menteri Kehutanan untuk mengevaluasi kebun-kebun sawit pasca-bencana.</p><p data-start="1364" data-end="1575">“Saya rapat dengan Menteri Kehutanan, mengevaluasi kebun yang dulunya hutan. Dengan bencana ini, kemungkinan besar akan ada evaluasi besar-besaran, termasuk mengembalikan fungsinya menjadi hutan,” kata Nusron.</p><p data-start="1577" data-end="1848">Nusron juga menekankan perlunya revisi tata ruang di Sumatera.</p><p data-start="1577" data-end="1848">“Wilayah Sumatera sudah kehilangan daerah resapan air, sehingga air tidak bisa terserap ke tanah dan akhirnya menggenangi permukiman. Revisi tata ruang penting agar kejadian serupa tidak berulang,” ujarnya.</p><p data-start="1850" data-end="2090">Ia menambahkan, sebanyak 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota perlu direvisi, karena baru 100 yang sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.</p><p data-start="2092" data-end="2376">Sebelum banjir bandang, Kementerian Pertanian berencana melakukan program ekstensifikasi lahan sawit baru seluas 600 ribu hektar, termasuk 400 ribu ha kebun plasma rakyat dan 200 ribu ha untuk perusahaan negara seperti PT Agrinas dan PalmCo. Swasta juga dipersilakan berpartisipasi.</p><p data-start="2378" data-end="2671">Plt. Dirjen Perkebunan Kementan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan, program ini untuk mendukung target produksi minyak kelapa sawit (CPO) nasional mencapai 100 juta ton pada 2045.</p><p data-start="2378" data-end="2671">“Ekstensifikasi ini penting untuk memenuhi kebutuhan CPO domestik, termasuk biodiesel dan minyak goreng,” katanya.</p><p data-start="2673" data-end="2777">Namun, pasca-banjir bandang, keberlanjutan program ekstensifikasi 600 ribu ha sawit masih belum jelas.</p><p data-start="2779" data-end="3190">Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementan, Baginda Siagian, menambahkan, produktivitas sawit nasional saat ini masih tertinggal dibanding Malaysia. Perkebunan negara diproyeksikan memiliki produktivitas tertinggi, 4,48 ton CPO/ha/tahun, swasta 3,68 ton, dan rakyat 3,18 ton. Rata-rata produktivitas nasional diperkirakan 3,52 ton, dengan total produksi CPO nasional sekitar 55 juta ton pada 2025. []</p>
