PIDIE JAYA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya mendapat apresiasi dari warga Kecamatan Meureudu atas respons cepat dalam menindaklanjuti usulan masyarakat terkait penanganan dan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Meureudu yang selama ini dinilai rawan menimbulkan persoalan lingkungan dan sosial.
Sejumlah tokoh masyarakat dari beberapa gampong menyampaikan bahwa langkah Pemkab Pidie Jaya yang sigap turun tangan menjadi angin segar bagi warga, terutama pascabencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Normalisasi DAS Meureudu dinilai sangat mendesak guna mencegah dampak lanjutan serta menghindari potensi konflik antarwarga.
Informasi yang dihimpun, Jumat (12/12), warga menilai Pemkab Pidie Jaya memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara komprehensif melalui koordinasi lintas dinas terkait. Respons cepat pemerintah daerah juga dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat di tingkat gampong.
Tokoh masyarakat turut mengapresiasi rencana Pemkab untuk mendorong musyawarah antaraparatur desa dari Gampong Dayah Husen, Mns Lhok, serta gampong lain yang terdampak. Pendekatan dialog dan mediasi dinilai tepat guna menjaga keharmonisan sosial, mengingat masyarakat masih dalam kondisi pemulihan pascabencana.
Warga berharap seluruh langkah teknis terkait aliran sungai nantinya ditetapkan berdasarkan kajian mendalam dari instansi berwenang, termasuk Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan bersama serta menjamin keselamatan seluruh masyarakat.
Sementara itu, Keuchik Gampong Mns Lhok, Rahmadi Ibrahim, menyambut baik perhatian dan langkah cepat Pemkab Pidie Jaya. Ia mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan, kekompakan, dan menyampaikan aspirasi secara tertib serta santun.
“Saya mengajak kita semua untuk bersikap bijak. Mari kita jaga persatuan dan menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Kami percaya pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” ujarnya.
Warga berharap sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat ini dapat menjadi contoh positif dalam penyelesaian persoalan lingkungan secara damai, partisipatif, dan berkelanjutan. (**)
