“Hanya Kabupaten Samosir yang masuk ke dalam kategori kelas risiko rendah untuk bencana tersebut sedangkan sebagian besar memiliki Kelas Risiko Tinggi,” kata Jaka seperti dimuat Kompas.com, Rabu (26/11/2025).
Dia mengatakan, hal ini seharusnya menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari bencana.
“Dan membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan,” kata Jaka.
Jaka mengkritik narasi yang selalu menyalahkan hujan sebagai satu-satunya penyebab bencana.
Sebaliknya, fakta di lapangan menunjukkan adanya campur tangan manusia yang signifikan.
“Padahal saat banjir tiba, terlihat banyak kayu-kayu terbawa air. Dan jika dilihat dari citra satelit, tampak kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana,” jelas Jaka.
Menurut WALHI Sumut, campur tangan manusia ini diwujudkan melalui keputusan Politik atau kebijakan yang dikeluarkan atas nama pembangunan dan ekonomi.
Jaka menilai, kegagalan negara dalam mengurus lingkungan telah menyebabkan krisis ekologis yang berujung pada bencana ekologis.
“Artinya bahwa negara dalam hal ini pemerintah atau pengambil kebijakan berperan besar atas bencana ekologis yang terjadi saat ini,” tegas Jaka.
WALHI Sumut telah berulang kali menyuarakan pentingnya perhatian penuh terhadap ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli), yang disebut sebagai hutan tropis terakhir di Sumatera Utara.
Wilayah ini mencakup Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Kerusakan ekosistem ini sangat mengancam karena wilayah tersebut kaya akan flora dan fauna, termasuk orangutan tapanuli yang paling langka di dunia.
WALHI Sumut menduga kuat bahwa bencana yang terjadi saat ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan di ekosistem Batang Toru.
“Laju deforestasi di wilayah ini sulit dibendung karena perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di ekosistem batang toru (harangan tapanuli) melakukan penebangan pohon dengan berlindung dibalik izin yang dikeluarkan pemerintah,” ungkap dia.
Diketahui sampai dengan hari Senin (14/12/2025) malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat banjir dan longsor di Sumatera mencapai 1.030 jiwa dan korban hilang ada 206 orang.
Jumlah ini berasal dari hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Menurut data terbaru BNPB ada 14 korban jiwa yang ditemukan, sehingga jumlah korban jiwa yang sebelumnya 1.016 jiwa pada Minggu (14/12/2025), menjadi 1.030 pada Senin malam.































































































Paling Banyak Dipilih
Viral Lagu “Tak Diberi Tulang…
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Inilah 5 Produk Jam Tangan…
Apa benar, yang nomor 4 itu adalah produk ROLEX...???
Berusia Setengah Abad sejak 6/8/1973…
Berikut untuk mengingatkan kita kembali tentang Sejarah: "Kita bukan pembuat…
Pembiayaan Digantung Tak Ada Kabar…
Kriet mate bank Aceh nyan menyoe meurusan ngen ureng Aceh.…
Ada Dua Nama Calon Direktur…
Siapapun nanti dirut yg terpilih, saya siap membantu bas menggarap…
Active Threads
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Hana jelas, Leh kiban di meubut di kelola,Meu peu cap…
Paling Dikomentari
Kanda Bahlil Girang Disanjung dengan…
Rosan Roeslani Bongkar Akal-akalan Keuangan…
Apa itu Rehabilitasi dan Tujuannya
Kabar Gembira, Bustami Hamzah Resmi…
Bukan Sekadar Pelengkap! PTS Kini…
Komentator Paling Aktif
Komentar Paling Aktif
Jeffrey Epstein yahudi nggak jelas dan pelaku pelecehan sensual.
Syukur lah karena seharusnya memang langsung dimakan karena bukan namanya…
Ara lagi salah minum obat. Kami maklum. hahahaha...
Bikin malu Rakyat Republik Indonesia saja!
Anjing sudah menggonggong karena karena "tak diberi tulang lagi"
Berita Terpopuler