Prabowo Tetap Tak Mau Status Bencana Nasional

Oleh: Rosadi Jamani**

WALAU Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sudah minta bantuan dunia internasional, Presiden Prabowo Subianto bergeming. Ia tetap bersikukuh tak mau status bencana nasional.

Prabowo menyatakan situasi terkendali. Ini “baru” tiga provinsi dari 38 dan Indonesia “mampu sendiri” tanpa status bencana nasional.

Pernyataan itu langsung bertemu realitas yang tidak ikut sidang kabinet. Karena tiga provinsi yang disebut “masih bisa di-handle” itu, per 16 Desember 2025 menurut data resmi BNPB, telah menelan 1.030 korban jiwa.

Aceh menyumbang duka paling dalam dengan 431 orang meninggal, disusul Sumatera Utara 355 orang, dan Sumatera Barat 244 orang.

Cerita belum selesai, sebab 206 orang masih dinyatakan hilang, menggantung di antara harapan keluarga dan kemungkinan terburuk.

Di titik inilah kata “terkendali” mulai terdengar seperti istilah teknis yang kehilangan rasa.

Sebab selain korban meninggal, tercatat sekitar 7.000 orang luka-luka, lebih dari 624.000 jiwa mengungsi, dan 186.488 rumah rusak — angka yang cukup untuk membangun satu kota baru, andai kota itu tidak dibangun dari puing dan trauma.

Negara memang mengerahkan sumber daya, tapi sendi-sendi pelayanan publik ikut roboh. Ada 219 fasilitas kesehatan terdampak, ironis di saat warga paling membutuhkan pengobatan. Ada 967 fasilitas pendidikan rusak, membuat anak-anak belajar langsung dari silabus bencana.

Ada 434 rumah ibadah ikut terdampak, seolah doa pun harus antre. Ditambah 290 gedung perkantoran dan 145 jembatan yang ambruk, memutus bukan cuma akses jalan, tapi juga ritme hidup masyarakat.

Di tengah angka-angka inilah muncul kontras yang sulit ditutupi. Saat pusat bicara tentang kemandirian nasional dan menolak bantuan luar demi martabat negara, Gubernur Aceh justru secara terbuka meminta bantuan internasional, menyurati UNDP dan UNICEF dua lembaga PBB yang bagi Aceh bukan sekadar nama, tapi penyelamat yang pernah hadir nyata pascatsunami 2004.

Permintaan itu bukan drama Politik, melainkan refleksi lapangan. Infrastruktur hancur, pengungsi menumpuk, logistik dan layanan dasar kewalahan.

Bahkan bantuan dari Malaysia dan China sudah mulai masuk, sementara relawan internasional bersiap turun.

Maka di sinilah dua narasi berdiri berhadapan. Dari Jakarta terdengar suara, kami mampu sendiri.

Dari Aceh terdengar gema, kami butuh bantuan. Yang satu bicara kapasitas negara, yang lain bicara daya tahan rakyat. Keduanya sama-sama benar, tapi tidak berada di level penderitaan yang sama.

“Tidak menetapkan status bencana nasional” mungkin sah secara administrasi, mungkin juga strategis secara politik.