Warga Aceh Mulai Demo! Long March Desak Status Bencana Nasional

Dalam orasinya, massa menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai lamban merespons bencana di Aceh. “Kami menegaskan, penetapan bencana nasional bukan hanya kebutuhan administrasi, tetapi kewajiban negara untuk menjamin keselamatan warga. Aceh tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Negara harus hadir,” tegas Masri.

Demo di Banda Aceh

Sementara di Banda Aceh, puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil bersama mahasiswa menggelar aksi damai di depan Gedung DPRA, Selasa (16/12/2025).

Aksi tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia.

Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah pusat menetapkan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional.

Koalisi menilai dampak bencana di tiga provinsi tersebut telah menyebabkan tingginya korban jiwa serta kerusakan infrastruktur strategis, sehingga melampaui kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan darurat maupun pemulihan jangka panjang.

Koordinator aksi, Aditya, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus tanggung jawab moral masyarakat sipil atas krisis kemanusiaan akibat banjir bandang yang melanda Aceh dalam beberapa pekan terakhir.

“Situasi saat ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Banyak wilayah masih terisolasi sehingga kebutuhan dasar korban belum terpenuhi. Negara harus hadir secara penuh,” ujar Aditya di sela aksi.

Menurutnya, penetapan status bencana nasional sangat mendesak agar pemerintah pusat dapat mengambil alih penanganan secara menyeluruh dan terkoordinasi, seiring terus bertambahnya jumlah korban terdampak. Ia juga menegaskan bahwa skala kerusakan yang terjadi di wilayah Sumatra menunjukkan bencana tersebut bukan peristiwa lokal semata.

“Penetapan status bencana nasional menjadi langkah krusial agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Perwakilan Greenpeace Indonesia, Crisna Akbar, menyebutkan tanpa penetapan status bencana nasional, upaya penanganan akan terus terkendala keterbatasan sumber daya di daerah.

“Skala bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sudah melampaui kemampuan pemerintah daerah. Penetapan bencana nasional mendesak agar mobilisasi sumber daya nasional bisa dilakukan secara cepat dan menyeluruh,” kata Crisna.

Koalisi mencatat, selain merusak ribuan rumah warga, bencana tersebut juga berdampak pada infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan. Akibatnya, sejumlah wilayah terisolasi dan distribusi bantuan terhambat. Dampak sosial-ekonomi pun dinilai serius karena banyak keluarga kehilangan mata pencaharian.