Mensos Rencanakan Beri Rp 10.000 per Hari untuk Korban Bencana Selama 3 Bulan

BANDA ACEH — Pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan jaminan hidup sementara bagi warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pemberian bantuan sosial jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 10.000 per orang per hari selama tiga bulan, khususnya setelah para korban menempati hunian sementara maupun hunian tetap.

Usulan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Menurut Gus Ipul, bantuan ini dimaksudkan sebagai penyangga awal agar kebutuhan dasar korban tetap terpenuhi di tengah masa pemulihan pascabencana.

“Setelah nanti ada huntara atau huntap, ada jaminan hidup sementara selama tiga bulan. Setiap keluarga, setiap individu mendapatkan dukungan Rp 10.000 per hari,” ujar Gus Ipul usai rapat koordinasi penanganan bencana Sumatera.

Ia menegaskan, skema jadup tersebut masih berupa usulan awal dan belum bersifat final.

Pemerintah, kata dia, masih membuka ruang evaluasi, terutama terkait besaran bantuan yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi dan standar biaya hidup saat ini.

Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta arahan langsung kepada Menko PMK mengenai kelayakan nominal bantuan tersebut.

“Kami laporkan kepada Pak Menko, apakah indeks Rp 10.000 ini masih memenuhi standar hari ini atau perlu ditingkatkan. Tentu nanti kami mohon arahan lebih lanjut,” katanya.

Selain bantuan jaminan hidup, Kementerian Sosial juga menyiapkan berbagai bentuk bantuan lain bagi korban bencana.

Pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp 15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp 5 juta bagi korban luka-luka.

Tidak hanya itu, keluarga terdampak juga akan memperoleh bantuan Rp 3 juta untuk melengkapi kebutuhan dasar rumah tangga.

Bantuan perlengkapan rumah tangga tersebut ditujukan untuk mengganti atau melengkapi barang-barang yang hilang atau rusak akibat bencana, seperti peralatan dapur, kursi, meja, dan kebutuhan esensial lainnya.

Menurut Gus Ipul, pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak menjadi perhatian utama pemerintah, seiring dengan upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah terus dilakukan agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran dan berjalan seiring dengan pembangunan hunian bagi para korban.