Sekolah Libur tapi MBG Tetap Dibagi, DPR Bereaksi Keras: Gizi Anak atau Sekadar Kejar Anggaran?

Kritik lain yang mencuat adalah dugaan dorongan mengejar serapan anggaran akhir tahun.

Menurut Charles, program publik seharusnya tidak dijalankan semata-mata untuk menghabiskan sisa anggaran.

“Sisa anggaran MBG bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti bantuan bagi penyintas banjir bandang,” tegasnya.

Di sisi lain, data lapangan menunjukkan bahwa isi paket MBG selama libur sekolah tidak sepenuhnya seragam.

Di Kabupaten Langkat, misalnya, siswa menerima paket berisi susu, buah, dan kurma.

Porsi dan jenis makanan disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Pendekatan ini diklaim sebagai upaya menjaga standar gizi minimum selama libur sekolah.

Namun sejumlah ahli gizi mengingatkan bahwa makanan kemasan, meski praktis, memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi seimbang.

Asupan protein segar, serat, dan mikronutrien sering kali tidak optimal jika bergantung pada produk siap konsumsi.

Secara kebijakan, MBG saat libur sekolah menempatkan pemerintah pada posisi dilematis.

Di satu sisi, negara ingin hadir menjamin hak gizi anak setiap hari.

Di sisi lain, pelaksanaan yang kurang adaptif berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program besar ini.

Program Makan Bergizi Gratis saat libur sekolah menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya berangkat dari niat baik.

Pelaksanaan teknis dan kualitas manfaat di lapangan menjadi kunci keberhasilan program.

Kritik DPR seharusnya dibaca sebagai alarm perbaikan, bukan sekadar perdebatan Politik.

Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa MBG benar-benar menghadirkan makanan bernilai gizi tinggi, bukan sekadar mudah didistribusikan.

Transparansi anggaran, evaluasi menu, dan pengawasan distribusi menjadi elemen penting agar program ini tetap kredibel.

Tanpa itu, MBG berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat yang justru menjadi target utamanya.

Jika dikelola dengan tepat, MBG bisa menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun jika dijalankan tanpa sensitivitas konteks, kebijakan ini justru dapat memunculkan skeptisisme publik.

Di sinilah tantangan nyata MBG diuji, bukan hanya di meja anggaran, tetapi di piring anak-anak Indonesia.***