Ia mengingatkan, tak ada kebal hukum bagi pejabat tinggi. Menteri Keuangan adalah atasan langsung DJP dengan kewenangan pengawasan dan pengendalian.
Jika praktik suap berlangsung sistematis dan lolos dari pengawasan, KPK harus menggali kemungkinan kelalaian serius, pembiaran, atau pengetahuan atas praktik tersebut. “Keberanian memeriksa menteri adalah ujian independensi KPK,” ujarnya.
Kasus ini menjadi tes paling telanjang bagi kredibilitas reformasi perpajakan. Publik menunggu: apakah hukum akan benar-benar naik kelas dan menyentuh pucuk pimpinan, atau kembali berhenti di level bawah demi menyelamatkan citra institusi.
