Menurut Theo, hal ini menunjukkan kerja intelijen yang dinilai tidak profesional, karena seharusnya jika daerah Yahukimo rawan konflik, kunjungan Wapres tidak dijadwalkan. Ia mempertanyakan agenda dan urgensi kunjungan tersebut, yang menurutnya lebih berkaitan dengan kepentingan infrastruktur dan Jakarta, bukan penyelesaian konflik bersenjata atau pelanggaran HAM di Papua.
“Perlu juga diketahui bahwa pembangunan infrastruktur silakan saja dibangun, tetapi jika daerah tidak aman pasti ada korban, dan proses pekerjaan akan gagal. Ada pengalaman pengusaha pekerja dibunuh atau dieksekusi oleh TPNPB, tetapi pengalaman ini tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat hingga ke daerah,” tambah Hesegem.
Ia menilai kunjungan Wapres hanya bersifat seremonial, atau “Bapak datang, anak senang,” pungkasnya.
