Di sisi lain, Mawardi, salah seorang warga Kecamatan Darul Imarah, berharap polemik mengenai persyaratan aparatur gampong tidak lagi menjadi perdebatan berkepanjangan di masyarakat. Menurutnya, stabilitas dan kepastian hukum sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan gampong dapat berjalan optimal.
Ia menilai, dengan berakhirnya polemik tersebut, program kerja pemerintahan gampong dapat dijalankan secara maksimal demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. []
Carbaini, S. Ag Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMG) Aceh Besar Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto Pada Acara Peringatan Hari Desa Di Boyolali Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
FOTO/DOK DPMG ACEH BESAR
