BANDA ACEH -Partai Politik baru seharusnya hadir sebagai wadah yang menawarkan gagasan dan alternatif bagi masyarakat. Namun, menjadi masalah ketika partai baru justru sejak awal menyatakan dukungan kepada pemerintahan atau penguasa, seperti yang dilakukan Partai Gema Bangsa.
“Ini menimbulkan pertanyaan mendasar, partai ini dibentuk untuk mengabdi kepada masyarakat, atau sekadar mencari posisi kekuasaan?” ujar Pengamat Politik dari Politika Research & Consulting (PRC), Nurul Fatta, kepada RMOL, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurut Fatta, partai-partai baru yang tidak memiliki keberanian menjadi penyeimbang kekuasaan, atau berdirinya tidak menentang kekuasaan, cenderung sulit mendapatkan perhatian publik. Rakyat, kata dia, membutuhkan gagasan baru, bukan sekadar partai baru.
Fakta internasional menunjukkan pola serupa. Partai-partai yang mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan justru lebih mudah mendapat dukungan publik dan berpeluang menjadi partai penguasa. Contohnya, Forward Party di Tailan serta sejumlah partai progresif di Amerika Latin dan Eropa Timur.
Fatta juga menyoroti Partai Gerakan Rakyat yang diasosiasikan dengan Anies Baswedan. Jika partai ini hanya menjadi kendaraan elektoral personal, tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka risikonya besar.
“Tanpa institusionalisasi ideologi dan kaderisasi yang kuat, maka partai baru berisiko bernasib lebih tragis daripada PSI, Partai Buruh dan semacamnya, akan lebih mudah gulung tikar duluan,” tegas Fatta.
Maka dari itu, partai baru harus memiliki keberanian menawarkan ide berbeda dan membangun sistem kaderisasi yang solid menjadi kunci untuk bertahan dan memperoleh legitimasi publik. Tanpa itu, keberadaan partai baru hanya menjadi sekadar nama, bukan kekuatan politik yang berarti.
