BANDA ACEH – Sebanyak 32 ribu pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) bakal diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada Februari 2026. Mayoritas dari mereka bertugas sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG).Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan pengangkatan para pegawai BGN menjadi PPPK sangat berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi para guru honorer. Pasalnya, para pegawai BGN itu baru bekerja dalam waktu singkat, tapi sudah mendapatkan kesempatan diangkat menjadi PPPK.
“Jadi mereka belum genap, bahkan satu tahun ya, jadi kurang dari satu tahun, tapi mereka secara otomatis sudah bisa mengikuti CAT dan dipastikan mereka lolos gitu ya. Sementara untuk teman-teman guru, nggak gitu,” kata dia saat dihubungi Republika, Rabu (21/1/2026).
Ia mengungkapkan, selama ini banyak para guru yang harus menanti puluhan tahun untuk bisa menjadi PPPK. Pasalnya, tidak ada kepastian bagi guru yang mengikuti seleksi bisa lolos PPPK. Untuk mengikuti seleksi, para guru juga waktu setidaknya dua tahun mengajar.
“Sementara aturan ini ditabrak gitu oleh keputusan presiden gitu ya, yang terkait dengan pengangkatan pegawai SPPG ini untuk menjadi PPPK,” kata Retno.
Ia menilai, pengangkatan pegawai BGN menjadi PPPK adalah sebuah privilese yang tidak didapatkan para guru. Sementara nasib guru honorer yang upahnya jauh di bawah upah minimum tidak mendapatkan kesempatan yang sama.
“Kalau dari sisi apa guru, tentu saja ini melukai rasa keadilan teman-teman guru. Karena teman-teman guru itu untuk berjuang menjadi PPPK sangat tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini pihaknya sudah memiliki 2.080 pegawai berstatus ASN. Ribuan orang itu telah dinyatakan lolos sebagai PPPK dalam rekrutmen tahap satu dan menjadi ASN per 1 Juli 2025.
“Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap satu sebanyak 2.080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025,” kata dia saat rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (20/1/2026).
Ia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan rekrutmen PPPK tahap kedua untuk 32 ribu formasi. Sebanyak 31.250 formasi adalah khusus untuk kepala SPPG yang dididik melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Sementara 750 formasi dibuka untuk umum, dengan rincian 375 akuntan dan 375 ahli gizi.
“Pada tahap dua, kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000 di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” kata Dadan.
