Dari perspektif ekonomi pembangunan, MBG menyimpan potensi besar sebagai mesin ekonomi riil. Kebutuhan pangan yang rutin dan berskala nasional dapat menjadi sumber permintaan yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, pedagang pasar rakyat, dan UMKM pangan lokal. Jika dikelola dengan benar, MBG dapat menciptakan efek pengganda ekonomi: membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi. Setiap porsi makanan di sekolah seharusnya menjadi hasil kerja ekonomi lokal, bukan semata produk dari sistem tertutup yang jauh dari masyarakat.
Namun potensi ini tidak akan terwujud tanpa desain tata kelola yang cermat. Negara harus menghindari risiko distorsi pasar, seperti ketergantungan produsen kecil pada satu pembeli besar atau tersingkirnya pasar rakyat oleh rantai pasok yang terlalu tersentralisasi. Oleh karena itu, MBG harus dirancang sebagai penggerak ekosistem, bukan sebagai penguasa pasar. Peran negara adalah memastikan keterbukaan akses, persaingan yang sehat, dan keberpihakan pada ekonomi lokal.
Dalam konteks inilah teknologi memegang peran strategis, tetapi dengan batasan yang jelas. Teknologi bukan solusi otomatis, melainkan alat untuk memperkuat tata kelola. Sistem digital dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan gizi siswa berbasis wilayah, mengelola rantai pasok pangan lokal, memantau distribusi dan kualitas makanan, serta mengevaluasi dampak program secara berkelanjutan. Dengan teknologi, negara dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tanpa harus memperbesar struktur birokrasi.
Namun penting ditegaskan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan akal sehat kebijakan. Tanpa tata kelola yang kuat, sumber daya manusia yang berintegritas, dan pengawasan publik yang aktif, teknologi justru berpotensi menjadi alat pembenaran sistem yang tidak adil. Karena itu, penguatan kapasitas pengelola, keterlibatan masyarakat, dan mekanisme umpan balik harus berjalan seiring dengan digitalisasi.
Teknologi juga membuka peluang integrasi antara MBG dan sistem pendidikan. Data gizi, kesehatan, kehadiran, dan capaian belajar dapat dianalisis secara terpadu untuk melihat hubungan nyata antara asupan gizi dan kualitas pendidikan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan kebijakan diperbaiki secara adaptif, bukan sekadar dipertahankan atas nama keberlanjutan program.
Aspek wilayah juga tidak boleh diabaikan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar harus menjadi prioritas utama. Di wilayah-wilayah ini, MBG bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga simbol kehadiran negara. Namun simbol saja tidak cukup. Sekolah-sekolah di wilayah 3T membutuhkan fasilitas yang layak, guru yang sejahtera, dan sistem pendukung pendidikan yang kuat. MBG harus hadir sebagai penguat, bukan penutup kekurangan struktural pendidikan.
