BANDA ACEH -Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh, telah melampaui tuntutan aktivis gerakan sosial sepanjang era Orde Baru hingga era Reformasi.
Demikian pandangan salah satu pencetus 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti melalui keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Sabtu 24 Januari 2026.
“Mestinya, tugas gerakan sosial, aktivis lingkungan dan advokasi tambang saat ini adalah memberikan dukungan kritis kepada Presiden Prabowo,” kata Haris.
Haris menceritakan keadaan ketika berlangsung bencana tiga daerah wilayah Sumatera dan Aceh. Waktu itu beragam serangan dari konten kreator, berita hoaks dan disinformasi diviralkan secara masif di media sosial untuk menyudutkan pemerintahan Prabowo.
Banjir berita hoaks, disinformasi dan opini sesat tersebut, kata Haris, bahkan berhasil mengubah algoritma media sosial.
Ketika itu, lanjut Haris, algoritma media sosial membaca kebenaran informasi sebagai hoaks, sementara disinformasi dan berita hoks dibaca sebagai kebenaran.
“Presiden Prabowo disudutkan tidak berani menindak raksasa konglomerat pemilik lahan, hutan, tambang dan perkebunan yang yang jadi penyebab banjir,” kata Haris.
Presiden Prabowo, sambung Haris, bahkan difitnah secara keji sebagai pemilik puluhan ribu hektare lahan yang jadi penyebab banjir.
Namun pada Rabu 21 Januari 2026, semua hoaks, disinformasi dan opini sesat tersebut dijawab secara langsung dan tunai.
Pemerintahan Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan dan lingkungan di Sumatera dan Aceh.
“Pemerintah juga menegaskan akan menegakan hukum untuk menindak perusahaan dan pengusaha jahat tersebut, now or never,” kata Haris
