BANDA ACEH – Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Prof. Henri Subiakto mengungkapkan perubahan sikap politiknya terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku pernah berada di barisan pembela Jokowi, termasuk membenarkan polemik foto-foto kesarjanaan dan ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Namun sikap itu berubah seiring perjalanan waktu dan realitas Politik yang ia nilai semakin bermasalah.“Dulu saya membela Pak Jokowi, termasuk membenarkan foto-foto terkait kesarjanaan dan ijazahnya dari UGM. Tapi itu semua terjadi di era ketika ucapan dan sikap beliau belum banyak bermasalah dan belum terlihat inkonsisten,” kata Prof. Henri dalam pernyataannya, Sabtu (24/1/2025).
Menurut Prof. Henri, pada fase awal kepemimpinan Jokowi, masih terdapat harapan besar terhadap komitmen demokrasi, kesederhanaan, serta keberpihakan kepada kepentingan publik. Namun seiring berjalannya waktu, ia melihat adanya perubahan mendasar yang tak bisa lagi diabaikan.
“Setelah ucapannya nyata-nyata tidak bisa dipegang, dan terlihat inkonsistensi yang berulang, saya tidak bisa lagi berada pada posisi membenarkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Prof. Henri menilai bahwa arah kekuasaan Jokowi menunjukkan kecenderungan kuat pada agenda penguasaan politik secara sistematis bersama lingkaran keluarga dan dinasti. Ia menyebut berbagai rekayasa politik yang menurutnya terjadi secara terbuka dan berulang.
“Agenda untuk menguasai Indonesia bersama dinastinya terlihat nyata, dijalankan melalui berbagai rekayasa politik. Ini bukan lagi dugaan, tapi bisa dilihat secara kasat mata,” ujarnya.
Sebagai akademisi komunikasi politik, Prof. Henri menekankan bahwa perubahan sikapnya bukan dilandasi sentimen pribadi, melainkan tanggung jawab intelektual dan moral untuk bersikap kritis terhadap kekuasaan yang menyimpang dari prinsip demokrasi.
“Ketika kekuasaan mulai menjauh dari nilai kejujuran, konsistensi, dan etika demokrasi, maka tugas intelektual adalah bersikap kritis. Saya tidak lagi membenarkan, dan memilih berdiri pada posisi yang mengoreksi,” katanya.
Pernyataan Prof. Henri ini menambah daftar tokoh akademisi dan intelektual yang secara terbuka menyatakan kekecewaan terhadap arah kepemimpinan Jokowi di periode akhir pemerintahannya. Kritik terhadap isu dinasti politik, rekayasa hukum, hingga manipulasi demokrasi kian menguat menjelang transisi kekuasaan nasional.
Prof. Henri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan peringatan agar demokrasi tidak dikorbankan demi ambisi kekuasaan segelintir elite.
