0leh:Rosadi Jamani
PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, si rambut jagung, sukses “mendamaikan” Indonesia dengan Israel dalam proyek besar, Board of Peace (BoP) for Gaza. Kok bisa? Trump punya mau, siapa berani melawannya, kecuali Iran dan Korut.
Publik Indonesia tumbuh dengan satu kesepakatan tak tertulis. Apa pun yang beraroma Israel, refleks pertama adalah menolak, refleks kedua marah, refleks ketiga demo.
Selama puluhan tahun, Indonesia dan Israel hidup dalam semesta paralel. Tak ada hubungan diplomatik, tak ada foto salaman, bahkan sekadar duduk satu ruangan saja sudah cukup bikin urat leher publik berdenyut.
Tapi sejarah selalu punya selera humor kejam. Pada 22 Januari 2026, di Davos yang dinginnya seperti freezer ideologi, Indonesia dan Israel akhirnya duduk satu meja.
Bukan di ruang sidang PBB. Bukan di ruang damai Timur Tengah. Tapi di sebuah badan baru bernama Board of Peace (BoP) for Gaza, ciptaan Donald Trump, manusia yang jika melihat konflik dunia, refleksnya bukan “bagaimana menyelesaikan”, tapi “bagaimana menyusun struktur baru dan menaruh namanya di atas”.
Adegan itu nyaris sinematik. Salju turun seperti efek visual murah film perang dingin. Para elite dunia berkumpul di World Economic Forum. Donald Trump duduk sebagai ketua abadi BoP, posisi yang nyaris mitologis karena dilengkapi hak veto penuh, sebuah tongkat sihir geopolitik.
Di hadapannya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani charter BoP for Gaza. Di meja yang sama, ada Israel. Ya, Israel. Negara yang namanya saja bisa memicu Debat panas di warung kopi Indonesia. Trump tampak seperti sutradara yang puas. Dua negara yang secara historis saling membelakangi, kini dipaksa duduk rapi dalam satu frame kamera.
BoP ini bukan badan sembarangan. Ia lahir dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, peta jalan 20 poin ala Trump. Kemudian, “diresmikan” dunia lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.
Mandatnya terdengar heroik, mengawasi gencatan senjata permanen, menstabilkan keamanan Gaza, membangun ulang wilayah yang hancur, dan mengantar Gaza menuju pemerintahan sipil Palestina yang teknokratis, non-Politik, dan steril dari kata “perlawanan”. Semua dikemas rapi, seperti brosur properti kawasan konflik.
Trump bersumpah BoP bukan pengganti PBB, sambil sesekali menyelipkan kalimat bahwa BoP might mengambil alih isu-isu global yang terlalu lambat ditangani PBB. Media internasional langsung mencium aroma konspirasi kelas atas.
BBC, Reuters, dan DW melihat BoP sebagai saingan halus PBB. Ketuanya Amerika Serikat, struktur bisa diubah sesuka hati, prioritasnya free market principles, dan ada rencana membentuk International Stabilization Force yang dipimpin jenderal AS untuk demiliterisasi Gaza.
