BANDA ACEH – Ancaman nuklir Korea Utara (Korut) kini tak lagi hanya soal jumlah hulu ledak, melainkan juga kemajuan teknologi rudal balistik antarbenua (ICBM) yang kian mengkhawatirkan dunia.
Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung mengungkap, Korut mampu memproduksi material nuklir untuk 10 hingga 20 senjata setiap tahun. Hal itu diimbangi dengan pengembangan teknologi ICBM yang tanpa hambatan berarti. Korut akan menjadi kekuatan nuklir mematikan yang mengancam bukan saja regional tapi juga global.
“Material nuklir yang mampu memproduksi 10 hingga 20 senjata nuklir per tahun terus diproduksi, dan teknologi ICBM masih berkembang,” ujar Lee, seperti dikutip dari pernyataannya di Seoul.
Menurut Lee, kemajuan ICBM membuat ancaman Korut tidak lagi bersifat regional di Semenanjung Korea, tetapi berpotensi menjangkau target lintas benua. Dengan kemampuan membawa hulu ledak nuklir jarak jauh, Korut dinilai semakin mendekati status negara dengan daya gentar global.
Situasi ini mendorong Seoul mengubah pendekatan. Lee menekankan perlunya strategi pragmatis dan realistis untuk menghentikan eskalasi, alih-alih sekadar tekanan militer atau sanksi ekonomi yang selama ini dinilai tak efektif.
Dia kembali mengusulkan peta jalan tiga fase perlucutan nuklir Korut. Langkah awal difokuskan pada penghentian produksi material nuklir baru, mencegah transfer material ke luar negeri, serta menghentikan pengembangan teknologi ICBM.
“Jika tidak ada lagi material nuklir tambahan dan teknologi ICBM berhenti dikembangkan, itu sudah menjadi kemajuan besar,” kata Lee.
Selain isu nuklir, Lee juga berjanji menghidupkan kembali perjanjian militer 2018 yang ditandatangani Presiden Moon Jae In dan Pemimpin Korut Kim Jong Un. Perjanjian tersebut sebelumnya bertujuan mencegah bentrokan militer dan membangun kepercayaan, namun gugur pada 2024 seiring meningkatnya ketegangan.
Lee menilai pemulihan jalur komunikasi militer dan diplomatik sangat penting untuk mencegah salah perhitungan yang bisa berujung konflik terbuka. Dia juga berkomitmen melibatkan Amerika Serikat dalam upaya menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti
