Aceh Launching Kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh bersama The Asia Foundation (TAF) dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh resmi melaunching kebijakan Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAPE) Provinsi Aceh.

Proses launching kebijakan TAPE Aceh tersebut berlangsung di Hermes Hotel Banda Aceh, Kamis (9/2/2023). Kegiatan itu sekaligus dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder di Tanah Rencong.

Peluncuran tersebut dilakukan setelah lahirnya Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Intensif Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kepala Bappeda Aceh, T Ahmad Dadek mengatakan, dalam rangka melengkapi pembiayaan perlindungan lingkungan hidup, sejak 2019 melalui inisiasi TAF dan GeRak Aceh, Pemerintah Aceh telah mengadopsi model ekologi fiskal transfer melalui skema insentif keuangan pemerintah daerah berbasis pada kinerja perlindungan.

“Bentuk yang dihasilkan adalah skema insentif transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE) melalui Pergub Nomor 56 Tahun 2022,” kata T Ahmad Dadek.

Dadek menyampaikan, TAPE dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan yang peruntukannya bersifat khusus (bantuan keuangan khusus) dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang didasarkan pada delapan indikator kinerja pemerintah daerah.

Setiap Indikator itu selanjutnya akan dinilai berdasarkan 26 variabel penilaian secara keseluruhan dengan besaran bobot yang telah ditentukan.

“Tujuannya mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kata Dadek, launching tersebut bertujuan untuk mempublikasikan inovasi kebijakan TAPE dan mensosialisasikan Pergub Aceh Nomor 56 Tahun 2022 kepada kabupaten/kota dan stakeholders lainnya.

Kemudian, juga untuk menghimpun pandangan multi pihak di tingkat daerah maupun nasional terhadap inisiatif kebijakan TAPE Aceh tersebut.

“Peluncuran ini juga untuk menguatkan komitmen dan dukungan pemerintah daerah serta stakeholder terhadap kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi, nilai karbon Aceh dan perubahan iklim,” kata Dadek.

Sementara itu, Program Director Environmental Governance Unit TAF Rahpriyanto Alam Surya Putra mengapresiasi gagasan TAPE oleh Pemerintah Aceh itu, dan pihaknya terus mendukung semua yang telah atau akan dilakukan.

Alam bilang, Aceh merupakan daerah ketiga yang menerapkan skema TAPE tersebut setelah Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tingkat provinsi.

“Di Indonesia sudah ada 21 pemerintah daerah yang menerap skema anggaran berbasis lingkungan, yaitu tiga tingkat provinsi, dua kota dan 16 pemerintah kabupaten,” kata Alam.