Jika Gugatan PDIP di PTUN Dikabulkan, Pakar Sebut Bisa Jadi Bahan Impeachment Gibran

BANDA ACEH  – Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyampaikan ulasannya jika PTUN kabulkan gugatan PDIP terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Menurut dia hal itu bisa menjadi bahan untuk melakukan impeachment terhadap Gibran setelah dilantik jadi wakil presiden RI.

“Maknanya kalau misalnya dikabulkan yang jelas nggak langsung berlaku. Karena baru tingkat pertama, bisa ada banding, kasasi dan PK,” kata Bivitri kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (15/10/2024). 

Tapi kata Bivitri, kalau putusan itu keluar (dikabulkan) bisa menjadi dasar untuk impeachment. 

“Kalau lihat pasal 7 Undang-Undang Dasar impeachment itu bisa presiden dan wakil presiden bisa dua-duanya,” terangnya. 

Jadi, lanjutnya ketentuan selama ini yang dibahas mengenai impeachment presiden bisa kena untuk wakil presiden. 

“Termasuk bagian dari pasal 7 yang bilang soal perbuatan tercela. Jadi bisa aja ini jadi bahan untuk mengimpeach wakil presiden,” tandas Pakar Hukum Tata Negara STH Indonesia Jentera itu. 

Alasan Ditunda

Sebagai informasi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunda pembacaan putusan gugatan PDIP soal penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan itu awalnya dijadwalkan dibacakan pada Kamis (10/10/2024).

Namun ditunda sampai Kamis (24/10/2024) mendatang.

“Putusan ditunda sampai dengan tanggal 24 Oktober,” kata anggota tim hukum PDIP, Gayus Lumbuun, kepada Kompas.com, Kamis (10/10/2024).

Alasan penundaan itu karena ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sedang sakit.

“Disebabkan ketua majelis sakit,” ucap  Gayus Lumbuun.

Mengenai hal itu, sebelumnya mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengaku pesimis PTUN bakal mengabulkan gugatan PDIP soal Gibran tersebut.

Pasalnya, kata Mahfud, sejatinya PTUN tidak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI.

“Agak pesimis sih saya (bakal dikabulkan) bahwa kita percaya pada hukum di pengadilan sekarang ini pesimis. Mau mengabulkan seperti itu.”

“Kecuali MK (Mahkamah Konstitusi) lah yang terakhir berani lagi gitu,” kata Mahfud dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad Speak, dikutip Tribunnews pada Sabtu (12/10/2024).

“Kalau PTUN memutuskan itu kan, iya bisa, meskipun sebenarnya PTUN itu pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya, saya katakan pesimis.”

“Satu tentang hasil pemilu itu tidak bisa. Putusan pengadilan, tidak bisa. Tentang kebijakan TNI Indonesia. Keputusan TNI (tidak bisa),” kata Mahfud.