Pemerintah Aceh Dorong Kesejahteraan bagi Petani Sawit

BANDA ACEH – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Program Kelapa Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Portola Arabia Banda Aceh, Selasa (29/10/2024).

“Hari ini ada pertemuan para petani sawit untuk mengindentifikasi masalah yang dihadapi oleh petani sawit,” ucap Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, saat menghadiri FGD yang digagas Apkasindo bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Safrizal mengatakan dalam acara itu hadir pemantik diskusi dari perbankan yang akan memberikan kemudahan memperoleh pembiayaan. Kemudian dari Dirjen Perkebunan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dalam rangka membantu petani untuk program peremajaan kepala sawit rakyat.

“Mudah-mudahan acara hari ini dapat mempertemukan berbagai lembaga sekait untuk memajukan kelapa sawit bagi petani,” kata Safrizal.

Menurut Safrizal, kemajuan dalam sektor perkebunan kepala sawit tentu menuai manfaat bagi petani dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Safrizal memastikan Pemerintah Aceh melalui tim yang sudah dibentuk setiap bulan memantau dan mengevaluasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Bahkan pihaknya juga mengidentifikasi faktor faktor yang mempengaruhi TBS, termasuk transportasi dan lainnya.

“Termasuk hasil panen. Tentu kita berharap harga yang ditetapkan oleh tim bisa memenuhi ekspektasi, baik ekspektasi pengusaha yang merupakan induk plasma, maupun dari petani untuk menemukan harga sesuai,” ujar Safrizal.

Sementara itu, Sekretaris Apksindo Aceh, Fadhli Ali, mengatakan data kepemilikan kebun kelapa sawit milik petani di Indonesia sekitar 42 persen dari total 16,4 juta hektar lahan perkebunan. Sementara 52 persen dikuasai perusahaan besar, sisanya dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sedangkan di Aceh, kata Fadhli, 52 persen perkebunan sawit dikuasai petani. Jumlah ini lebih besar dibandingkan lahan perkebunan sawit yang dikuasai oleh perusahaan besar atau BUMN.

“Nah kita berharap, dengan diskusi ini dapat menemukan titik terang terkait persoalan petani sawit di Aceh khususnya,” ucap Fadhli.

Fadhli Ali berterima kasih atas dukungan BPDPKS yang telah membantu kegiatan diskusi tersebut. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menemukan solusi terhadap tantangan yang dihadapi petani, baik dari pembukaan lahan hingga pasca panen.

Kepala Divisi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi BPDPKS, Helmi Hermansyah mengatakan, pengembangan UMKM sawit di Aceh sangat penting. Hal ini karena di provinsi paling ujung barat nusantara ini salah satu yang sangat potensial perkebunan sawitnya.