Pengamat: Kata “Anjing” di Pidato Prabowo Tak Hanya Sindir Belanda

BANDA ACEH – Penggunaan kata “anjing” dalam pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini ternyata sarat makna sejarah. Di hadapan para pemimpin dunia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa rakyat Indonesia selama berabad-abad dijajah, ditindas, dan diperbudak, bahkan diperlakukan lebih hina daripada seekor anjing.

“Bangsa saya mengenal betul penderitaan itu. Selama berabad-abad, rakyat Indonesia hidup di bawah penjajahan, penindasan, dan perbudakan. Kami diperlakukan lebih hina daripada anjing di tanah air kami sendiri,” ujarnya di Markas PBB, New York pada Selasa, 23 September 2025. 

Pengamat geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute, Hendrajit, menyebut ungkapan itu bukan hanya merujuk pada praktik kolonialisme Belanda, tetapi juga mencerminkan pengalaman kelam bangsa Indonesia di bawah pendudukan Jepang.

“Selain Belanda yang pernah mengeksploitasi buruh perkebunan dan pertanian lewat sistem tanam paksa, jangan juga dilupakan semasa penjajahan Jepang di Indonesia pada 1942-1945,” ujar Hendrajit kepada RMOL, Kamis, 25 September 2025. 

Ia menyoroti bagaimana pemerintah kolonial Jepang menerapkan sistem buruh paksa atau Romusha, tentara paksa atau Heiho, sebagai tameng tentara Jepang menghadapi tentara sekutu di Pasifik.

Hendrajit juga mengingatkan adanya bentuk perbudakan seksual yang dipraktikkan tentara Jepang terhadap perempuan, yang dikenal dengan istilah Ianfu dan dijalankan secara sistematis oleh militer.

“Dan sistem ianfu sendiri didukung tentara Jepang lewat kebijakan. Yang mana setiap daerah operasi militer dibangun beberapa tempat untuk layanan seksual buat tentara Jepang atau ianjo,” paparnya. 

Hendrajit menilai penggunaan frasa “lebih hina dari anjing” beserta narasi pengalaman penjajahan oleh Prabowo kian menarik, lantaran disampaikan tepat menjelang kunjungan resminya ke Belanda pada hari ini.

Namun terlepas dari itu, Hendrajit menegaskan bahwa pidato Prabowo mengenai perbudakan di Indonesia sejatinya menyampaikan fakta sejarah yang tak terbantahkan.

“Bukan karangan atau mengada-ada. Ini fakta yang relevan bagi diplomasi Indonesia di dunia internasional,” ujarnya.