Sawit untuk Kepentingan Siapa?

BANDA ACEH – Ketika banjir besar menerjang Pidie Jaya pekan lalu, banyak warga hanya bisa mengelus dada. Hujan deras memang faktor pemicu, tetapi penyebab dasarnya jauh lebih rumit: tutupan hutan yang menyusut, alih fungsi lahan yang masif, serta meningkatnya aktivitas ekonomi ekstraktif di kawasan hulu.

Di tengah semua itu, nama perkebunan sawit kembali mengemuka. Pertanyaannya sederhana namun krusial: sawit untuk kepentingan siapa sebenarnya?

Pemerintah daerah mencatat bahwa luas kebun sawit di Pidie Jaya telah mencapai 1.491,5 hektare—angka yang terus tumbuh beberapa tahun terakhir. Dari luasan tersebut, hanya sebagian kecil yang benar-benar memberi dampak signifikan bagi ekonomi rakyat.

Petani kecil memang ada, tetapi dominasi utama tetap berada pada para pemilik modal besar dan jaringan dagang yang menguasai pasar tandan buah segar (TBS).

Di permukaan, sawit sering dijual sebagai simbol peningkatan kesejahteraan: membuka lapangan kerja, memperbaiki pendapatan petani, dan menggerakkan ekonomi daerah. Namun di lapangan, realitasnya jauh lebih kompleks.

Keuntungan terbesar justru mengalir ke pemilik kebun berskala besar, sementara petani plasma dan buruh harian masih berhadapan dengan ketidakpastian harga, ongkos produksi tinggi, dan struktur pasar yang tidak memihak.

Lebih jauh lagi, ekspansi sawit kerap menyasar kawasan yang dulunya hutan lindung atau hutan alam sekunder, yang berfungsi sebagai penyangga ekologi. Ketika penyangga itu hilang, air hujan tidak lagi tertahan, dan banjir mengalir deras ke permukiman.

Bencana hidrometeorologi yang berulang seolah menjadi alarm bahwa ada yang tidak beres dengan arah pembangunan daerah.

Banjir tahun ini mempertegas ironi tersebut. Saat warga berlari menyelamatkan diri dan harta benda, kita melihat bagaimana keuntungan sawit dikapitalisasi oleh kelompok tertentu, tapi kerusakan ekologinya dibayar oleh semua orang. Jalan terputus, rumah tenggelam, sekolah rusak, aktivitas ekonomi lumpuh.

Tidak ada pemodal yang membuka kebun di hulu yang ikut menanggung kerugian ini secara proporsional. Bebannya jatuh pada masyarakat kecil.

Maka sah untuk mempertanyakan: sawit ini untuk siapa? Untuk rakyat, atau untuk segelintir pemilik modal? Untuk pembangunan berkelanjutan, atau untuk pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang mengorbankan lingkungan?

Pidie Jaya tentu berhak membangun sektor perkebunan. Tetapi pembangunan itu harus berkeadilan dan berbasis daya dukung lingkungan. Pengawasan izin harus transparan. Setiap ekspansi kebun wajib melewati kajian lingkungan yang ketat.

Dan yang paling penting, pemerintah harus berani memastikan bahwa sawit benar-benar memberi keuntungan bagi rakyat banyak—bukan sekadar memperkaya pemilik modal dan meninggalkan kerusakan ekologis bagi generasi mendatang.

Pada akhirnya, banjir ini memberikan pertanyaan reflektif yang tidak boleh kita abaikan:
Di tanah yang semakin sering tergenang, apakah kita masih bisa menutup mata dan berkata bahwa sawit adalah jalan kesejahteraan?

Atau sudah waktunya kita kembali menata ulang arah pembangunan, memastikan bahwa setiap hektare lahan yang dibuka benar-benar membawa manfaat nyata—bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi untuk seluruh masyarakat Pidie Jaya.***