DI berbagai platform digital, dari TikTok sampai X, semakin sering kita mendengar curhatan anak-anak muda yang menyatakan, “Nikah? Nanti aja kalau sudah mapan,” atau “Punya anak itu mahal, ngeri!” bahkan ada yang lebih ekstrem, “Mending sendiri aja, hidup sudah berat.”
Fenomena ini bukan sekadar tren, melainkan kegelisahan massal dari generasi yang hidup dalam tekanan ekonomi yang makin mencekik. Mereka tumbuh di tengah narasi bahwa pernikahan bukan lagi ladang kebaikan, melainkan tanggungan besar yang bisa memperburuk keadaan finansial. Akhirnya lahirlah istilah yang kian populer, marriage is scary.
Padahal, ketakutan ini bukan muncul tiba-tiba. Ia muncul dari luka yang lebih dalam—yakni luka ekonomi kapitalisme yang menghantam cara berpikir, cara merasa, dan cara menjalani hidup generasi saat ini.
Ketika Ekonomi Membentuk Cara Pandang terhadap Pernikahan
Di masa lalu, pernikahan adalah sesuatu yang dinantikan. Orang tua senang, keluarga bersuka cita, lingkungan mendukung. Hari ini? Banyak anak muda memandang pernikahan dengan cemas.
Lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya hunian yang tak terjangkau, gaji yang stagnan, dan kompetisi kerja yang brutal menyebabkan banyak orang merasa “belum layak” menikah. Bahkan survei menunjukkan bahwa generasi muda lebih takut miskin daripada takut tidak menikah.
Mereka melihat realitas, pasangan yang sudah menikah harus berjuang membayar kontrakan mahal, cicilan menumpuk, biaya melahirkan belasan juta, susu bayi yang harganya bikin mengelus dada. Tidak sedikit yang menyaksikan orang tua mereka—yang sudah bekerja keras seumur hidup—tetap kesulitan. Lalu mereka bertanya, “Kalau mereka saja berat, bagaimana aku?”
Narasi “tunda pernikahan sampai mapan” makin menguat, padahal kemapanan dalam sistem kapitalisme ibarat fatamorgana. Ia tampak dekat, tetapi semakin dikejar semakin jauh.
Akar Masalah: Ketakutan yang Dibentuk Sistem, Bukan Sekadar Pilihan Pribadi
Jika ditelusuri lebih dalam, ketakutan menikah bukan semata-mata masalah mental generasi muda. Ia merupakan produk dari sistem kapitalisme yang menciptakan biaya hidup super tinggi karena kebutuhan publik dikelola seperti komoditas, persaingan kerja yang ketat akibat lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan muda, upah rendah, tidak sebanding dengan inflasi gaya hidup yang terus naik. Beban hidup dipikul individu karena negara hanya berperan sebagai regulator, bukan penanggung jawab kesejahteraan.
Di tengah kondisi seperti ini, wajar jika generasi muda memandang pernikahan sebagai beban baru. Mereka tidak salah—sistemnya yang salah. Belum lagi pengaruh pendidikan sekuler dan media liberal yang memuja gaya hidup hedonis, traveling tiap bulan, nongkrong fancy, belanja impulsif, mengejar status sosial. Semua itu membuat pernikahan tampak seperti “penghalang kebebasan”, bukan jalan keberkahan.
