Prabowo Subianto Kantongi Nama Pejabat TNI dan Polri yang Rusak Hutan Sumatra

BANDA ACEH – Presiden RI Prabowo Subianto sudah mengantongi nama-nama pejabat TNI Polri yang terlibat merusak hutan Sumatra hingga menyebabkan banjir bandang.

Nama-nama pejabat TNI Polri yang merusak hutan dengan bisnis ilegal sudah sampai ke telinga Prabowo Subianto. 

Hal itu diungkapkan Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (15/12/2025). 

Di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Negara RI mengungkapkan keculasan aparat penegak hukum dalam bisnis ilegal logging di Indonesia. 

Prabowo mengaku sudah mendapatkan laporan pejabat dan instansi mana saja yang nyolong sumber daya alam (SDA) Indonesia dengan merusak hutan. 

Di mana pejabat dari instansi dan penegak hukum saling sekongkol untuk melakukan penyelundupan kayu.

Pada akhirnya kata Prabowo, penyelundupan ini mendatangkan kerugian besar bagi ekonomi Indonesia. 

Prabowo mengaku mendapatkan laporan keterlibatan pejabat dan aparat negara itu dari pihak TNI sendiri. 

“Dari pihak TNI sendiri yang melaporkan, ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat,” jelasnya. 

Oleh karena itu, Prabowo langsung menegur Agus dan Sigit untuk segera menindak anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana perusakan hutan tersebut.

“Ini saya benar-benar berharap, Panglima TNI, Kapolri benar-benar bisa menindak aparat-aparat nya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” tuturnya.

Belakangan usai banjir Sumatra, kerusakan hutan Indonesia menjadi sorotan nasional hingga dunia.

Banjir bandang dan longsor tersebut juga disebabkan karena kebijakan negara yang gagal melindungi hutan di wilayah tersebut. 

Hal itu diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) pada Rabu (26/11/2025). 

WALHI Sumut menegaskan bahwa bencana yang hampir terjadi setiap tahun karena dipicu oleh kerusakan ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli). 

Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, Jaka Kelana Damanik, mengingatkan bahwa wilayah-wilayah terdampak ini memang masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana banjir bandang dan tanah longsor. 

Hal ini berdasarkan dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatra Utara tahun 2022-2026. 

Menurutnya di Provinsi Sumatra Utara hanya Kabupaten Samosir yang wilayahnya masuk kategori risiko rendah untuk bencana banjir.

Sementara mayoritas wilayah di Sumatra Utara sudah masuk kategori kelas tinggi untuk bencana banjir dan longsor.