0leh:Geisz Chalifah
DALAM Politik modern, kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui kebijakan, tetapi melalui pengelolaan perhatian publik.
Ketika sebuah pemerintahan menghadapi krisis, baik skandal, kebijakan kontroversial, maupun kegagalan tata kelola, pertarungan sesungguhnya sering kali tidak terjadi di ruang kebijakan, melainkan di ruang persepsi. Yang diperebutkan bukan solusi, melainkan fokus publik.
Pada masa pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi, terlihat sebuah pola yang berulang dan konsisten.
Setiap kali pemerintah pusat berada dalam tekanan besar, ruang publik, terutama media sosial, dipenuhi oleh serangan personal terhadap Anies Baswedan.
Serangan ini tidak selalu berkaitan langsung dengan isu yang sedang berlangsung, tetapi efektif memecah perhatian dan memindahkan emosi kolektif dari masalah struktural ke konflik figuratif.
Tulisan ini tidak bertujuan menilai kebijakan Anies Baswedan dan tidak menuduh keterlibatan hukum siapa pun.
Fokus esai ini adalah pola empiris berbasis waktu, yaitu kesamaan periode antara krisis pemerintah pusat dan meningkatnya serangan terhadap Anies Baswedan di ruang publik. Kesamaan waktu inilah yang menjadi kunci analisis.
Pendekatan yang digunakan adalah analisis temporal dan naratif. Yang diperhatikan adalah kapan krisis pusat terjadi, narasi apa yang muncul bersamaan di media sosial, dan bagaimana fungsi politiknya dalam menggeser perhatian publik.
Yang diuji bukan niat tersembunyi, melainkan pola berulang yang dapat diverifikasi melalui linimasa publik.
Ketika revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan pada September 2019 dan memicu demonstrasi nasional serta krisis kepercayaan publik, diskursus substansi pelemahan lembaga antikorupsi perlahan tergeser.
Dalam periode yang sama, media sosial dipenuhi narasi personal yang mengaitkan Anies Baswedan dengan agenda ideologis dan kepentingan tertentu.
Fokus publik bergeser dari pelemahan institusi negara ke konflik figur. Polanya jelas. Krisis institusional dihadapi dengan personalisasi konflik.
Pola serupa muncul pada akhir 2019 hingga awal 2020 saat skandal Jiwasraya mencuat dan membuka kegagalan tata kelola BUMN dengan potensi kerugian negara puluhan triliun rupiah.
Pada Januari 2020, ruang publik justru dibanjiri narasi banjir Jakarta. Isu lokal yang bersifat berulang dijadikan simbol kegagalan total Anies Baswedan, sementara pembahasan korupsi sistemik perlahan menghilang dari pusat perhatian. Korupsi struktural digeser menjadi kegagalan personal kepala daerah.
