BANDA ACEH – Akselerasi pemanfaatan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 untuk sekolah terdampak bencana mulai menunjukkan hasil. Salah satu sekolah yang telah menuntaskan rehabilitasi sarana pembelajaran adalah SMA Negeri 3 Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.
Rehabilitasi tersebut dilakukan menyusul persetujuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) atas usulan Pemerintah Aceh terkait fleksibilitas penggunaan Dana BOSP 2026 bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, mengatakan rehabilitasi mobiler di SMAN 3 Manyak Payed telah rampung seluruhnya, mencakup meja dan kursi siswa yang sebelumnya rusak akibat banjir, ujarnya, Sabtu, 17 Januari 2026.
“Untuk SMA Negeri 3 Manyak Payed, rehabilitasi mobiler sudah selesai seluruhnya. Sebanyak 90 set meja dan kursi siswa kini kembali layak digunakan,” ungkap Murthala.
Ia menjelaskan, rehabilitasi dilakukan melalui skema perbaikan dan perakitan ulang, meliputi penggantian bagian meja dan kursi yang rusak, pembongkaran, pencucian, serta instalasi kembali.
Berdasarkan rencana anggaran biaya, satu paket rehabilitasi meja dan kursi diselesaikan dengan pendekatan efisiensi material plywood, sehingga anggaran tetap terkendali dan sesuai ketentuan teknis BOSP. Saat ini sudah lebih dari 3000 set kita rehab di Tamiang, kata Murtala.
Pendanaan rehabilitasi tersebut bersumber dari Dana BOSP Reguler Tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dengan mekanisme khusus bagi sekolah terdampak bencana.
Kemendikdasmen sebelumnya telah menegaskan bahwa satuan pendidikan terdampak diperbolehkan menggunakan Dana BOSP untuk pemeliharaan sarana prasarana melebihi batas normal, dengan syarat dilengkapi laporan kerusakan dan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) daerah.
Sebagai juru bicara Posko Bencana Aceh, Murthalamuddin mendorong sekolah-sekolah lain yang terdampak banjir agar segera menuntaskan proses rehabilitasi, baik mobiler maupun sarana pendukung pembelajaran lainnya, sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terus terganggu.
“Pemerintah Aceh menempatkan pemulihan sektor pendidikan sebagai prioritas. Anak-anak harus segera kembali belajar dalam kondisi yang aman dan layak, meskipun di tengah situasi pascabencana,” katanya.
Terakhir Murthala menyampaikan proses pemulihan pendidikan pascabencana akan terus dikawal melalui koordinasi lintas sektor, agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan akuntabel.[]
