Mencari Dalang Kejahatan Kerah Putih Mafia Minyak Goreng

Dengan demikian hal ini sekaligus menunjukkan Lutfi tidak profer sebagai Mendag. Mungkinkah itu?

Sebaliknnya, kalau dia mengetahuinya, menimbulkan tanda tanya, apakah Lutfi memang telah menyetujui kebijakan terkait minyak goreng ini? Lebih jauh lagi pertanyaaannya, seberapa dia terlibat dalam keputusan itu? Kalau dia terlibat dalam keputusan-keputusan itu, sejauh mana peranannya? Ini dapat menimbulkan prediksi Lutfi juga harus mampu memberikan pertanggungjawaban hukumnya.

Prinsip Tikus Bergerombol

Hal menarik berikutnya, yang ketiga, prinsip korupsi tidak mungkin dalam melakukan korupsi seseorang bekerja sendiri, melainkan pasti melibatkan banyak pihak. Itulah sebabnya korupsi sering dikaitkan dengan simbol tikus, lantaran tikus selain serakah, tidak memandang tempat dan waktu ketika menggerogoti mangsanya, tikus juga mahluk yang hidup berkelompok. Mereka selalu hidup bergerombol.

Korupsi juga demikian. Korupsi tak mungkin dikerjakan hanya sendiri, seorang diri. Pelaku korupsi pasti memiliki jaringan. Pertanyaannya, jaringan Indrasari Wisnu Wardhana terkait dengan statusnya sebagai tersangka, lebih banyak ke atas, ke big bosnya langsung, ataukah ke bawah ke para staf bawahannya? Kejagung sedang mengusut persoalan ini.

Dan Presiden sudah meminta agar kasus ini diusut tuntas dalam waktu yang cepat. Dengan demikian, kemungkinan  ada tersangka baru tentu menjadi sangat terbuka, sebagaimana terakhir telah dikemukakan pihak Kejagung.

Keempat, manakala rapat dengar pendapat (RDP) Kemendag dengan DPR, Lutfi sama sekali tidak menerangkan kemungkinan ada skema dugaan korupsi seperti diungkapkan oleh Kejaksaan Agung.

Kenapa? Boleh jadi dia tidak tahu apa-apa tentang ini, yang berarti dia tidak mengetahui dengan baik seluk beluk di kementeriannya sendiri. Boleh jadi dia juga sudah memahaminya, tapi tak bersedia mengungkapkannya ke DPR. Dalam hal ini dia dapat dinilai tidak transparan, atau kemungkinan melecehkan DPR.

Bagaimana pun kebijakan soal minyak goreng ini telah membuat gaduh bukan hanya industri minyak goreng, tetapi juga memberikan efek besar kepada peta politik nasional, sekaligus menimbulkan kepanikan sosial yang amat besar. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), kelangkaan minyak goreng, kebolehan perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk eksport bahan mentah minyak goreng dan lain-lain, membuat negara seakan sedang dalam keadaan genting.

Emak-emak menjadi panik, takut sulit menemukan minyak goreng dengan harga memadai. Di zaman modern dan digital seperti kiwari, baru kali inilah setiap orang belanja keperluan dapur hanya dibatasi boleh beli satu saja, seperti zaman krisis sosial ekonomi.