Jumat, 30/01/2026 - 12:08 WIB

UPDATE

Rapat Pleno Tetapkan Gus Yahya Kembali Pimpin NU 25 menit lalu
Sosok Teman Kuliah Jokowi di UGM yang Sebut Tudingan Roy Suryo Cs Mengada-ada Soal Ijazah Palsu 2 jam lalu
Rekam Jejak 2 Eks Kapolda yang Semprot Kapolresta Sleman di Kasus Hogi, Sindir Tak Paham Hukum 2 jam lalu
Dedi Mulyadi Syok Ditipu Tukang Es Gabus, Ngaku Ngontrak Ternyata Punya Rumah 2 jam lalu
Purbaya Kesal! Kapal Asing Cuma Setor Pajak Rp670 M dari Potensi Rp6 T 2 jam lalu
Copot Kapolres Sleman, Polri Temukan Lemahnya Pengawasan Kasus Pengejar Jambret Jadi Tersangka 2 jam lalu
NASIONAL
NASIONAL

RKUHP Segera Disahkan, Hina Jaksa, Polisi, Hingga Gubernur Terancam Bui

Redaksi
16/06/2022 - 10:29 WIB
-
16 Dhu'l-Qa'dah 1443 H
Ⓒ Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto
2
Shares

BANDA ACEH – Pemerintah dan DPR terus menggodok Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Rencananya, draf itu akan disahkan pada Juli 2022 mendatang. Isi salah satu pasalnya memuat ancaman bagi warga yang menghina penguasa.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 353 ayat 1. Berdasarkan draf Rancangan KUHP yang diterima MNC Portal, Kamis (16/6/2022), pasal tersebut berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Dijelaskan pula bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan ini.

Adapun, yang dimaksud dengan penguasa umum menurut Pasal 353 ayat 1 adalah:

Kekuasaan umum atau lembaga negara dalam ketentuan ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), polisi, jaksa, gubernur, atau bupati/walikota.

Dalam hal aktivitas di atas, kegaduhan di dalam masyarakat bisa dipidana dengan pidana, penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Hanya saja diusebutkan bahawa, ketentuan di RKUHP merupakan delik aduan, bukan delik umum.

“Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” bunyi Pasal 353 ayat 3.

Penghinaan di atas juga berlaku bagi warga yang menyebarkan penghinaan kepada penguasa lewat media sosial, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 354 yang berbunyi:

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

image_print

Reaksi

Berita Lainnya

Tampilkan Lainnya Loading...Tidak ditemukan berita/artikel lainnya.

Paling Banyak Dipilih

© 2013 - 2026 PT. Harian Aceh Indonesia
© 2013 - 2026 PT. Harian Aceh Indonesia