KPU Gelar Rakorsus di Aceh, Ini yang Bahas

BANDA ACEH | – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan kunjungan kerja ke Aceh dalam rangka melakukan rapat koordinasi khusus (Rakorsus) persiapan pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, penetapan partai politik lokal Aceh sebagai peserta Pemilu 2024.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KIP Aceh, Munawarsyah mengatakan, selain Rakorsus, anggota KPU juga melaksanakan sosialisasi aplikasi SIPOL kepada partai politik lokal Aceh.

“Kemudian juga ada rapat Koordinasi dengan KIP Aceh dan KIP Kab/Kota se-Aceh,” kata Munawar di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu (29/6/2022) kemarin.

Munawar menyampaikan, pendirian partai politik Aceh sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 juncto PP Nomor 20 Tahun 2007 juncto Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008.

“Kini berdasarkan data partai politik lokal Aceh yang berbadan hukum dan terdaftar dalam Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh yaitu sebanyak 17 partai politik lokal Aceh,” ujar Munawar.

Dia menyebutkan, dari 17 partai politik lokal yang terdaftar di Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, ada 8 partai politik lokal Aceh yang mengikuti kegiatan sosialisasi kepada partai politik pokal, penggunaan SIPOL dalam pendafataran, verifikasi, dan penetapan partai politik lokal sebagai peserta pemilu 2024.

Kedelapan partai lokal Aceh tersebut yaitu Partai Gabthat (Partai Generasi Aceh Beusaboh Taat dan Taqwa), Partai Aceh (PA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA (Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh), Partai Islam Aceh (PIA), PAS ( Partai Adil Sejahtera), Partai Darul Aceh (PDA), dan Partai Amanat Rakyat (PAR).

Munawar mengatakan, dari 8 partai politikal lokal Aceh tersebut, per 28 Juni 2022, ada 4 partai politikal Aceh yang sudah mengajukan surat permohonan pembukaan akun SIPOL, yaitu Partai Adil Sejahtera (PAS), Partai SIRA (Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh), Partai Darul Aceh (PDA), dan Partai Aceh (PA).

Selanjutnya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh KIP Aceh terhadap persyaratan local parliamentary threshold untuk kepesertaan Pemilu Anggota DPR Aceh (DPRA) dan DPR Kab/Kota (DPRK) di Aceh, ternyata ada dua partai politik lokal Aceh yang memenuhi ketentuan Pasal 90 UU Nomor 11 Tahun 2006 juncto Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008.

“Yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Nanggroe Aceh (PNA),” jelas dia.

Ketentuan local parliamentary threshold tersebut di atas yaitu partai politik lokal Aceh yang memperoleh, sekurang-sekurangnya 5 persen dari jumlah kursi DPRA; atau sekurang-kurangnya 5 persen dari jumlah kursi DPRK yang tersebar sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah kab/kota. []