Putin sederhanakan prosedur warga Ukraina yang ingin peroleh kewarganegaraan Rusia
MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani surat keputusan berisi penyederhanaan prosedur bagi warga Ukraina yang ingin memperoleh kewarganegaraan Rusia. Hingga saat ini, Moskow diketahui masih melanjutkan agresi militernya di Ukraina.
“Menyatakan bahwa warga negara Ukraina, Republik Rakyat Donetsk (RRD) atau Republik Rakyat Luhansk (RRL), dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tinggal secara permanen di RRD, RRL, atau Ukraina, berhak mengajukan permohonan untuk mendapatkan kewarganegaraan Federasi Rusia lewat prosedur yang disederhanakan, sesuai dengan hukum tentang kewarganegaraan Federasi Rusia,” demikian bunyi surat keputusan yang ditandatangani Putin pada Senin (11/7/2022) tersebut, dilaporkan laman kantor berita Rusia, TASS.
Dalam surat keputusan sebelumnya, yang diperkenankan mengajukan kewarganegaraan Rusia hanya warga di RRL, RRD, dan wilayah Kherson serta Zaporozhye. Di dekret terbarunya, Putin menyatakan bahwa dinas angkatan bersenjata atau penegakan hukum di Donbass tidak akan menjadi penghalang untuk memperoleh kewarganegaraan Rusia. “Layanan militer, dinas di keamanan nasional atau lembaga penegak hukum RRL dan RRD tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk menolak kewarganegaraan Rusia,” katanya.
Di bawah undang-undang Rusia, prosedur yang disederhanakan memungkinkan individu mengajukan kewarganegaraan Rusia tanpa memenuhi sejumlah prasyarat, seperti tinggal di Rusia selama lima tahun, memiliki sumber pendapatan, dan menjalani ujian bahasa Rusia. Prosedur yang disederhanakan telah diperkenalkan untuk warga RRL dan RRD melalui keputusan Putin pada tahun 2019. Kala itu, Luhansk dan Donetsk masih menjadi bagian dari Ukraina. Rusia telah mengakui kemerdekaan dua wilayah itu sesaat sebelum melancarkan agresi di Ukraina.
Sebelum diakui kemerdekaannya oleh Rusia, Luhansk dan Donetsk dikontrol oleh kelompok separatis pro-Rusia. Dalam dekret tahun 2019 dinyatakan, “untuk melindungi hak dan kebebasan seorang pria dan warga negara, di bawah prinsip dan norma hukum internasional yang diakui secara universal”. Pada akhir Mei lalu, dekret tersebut diperluas untuk mencakup wilayah Zaporozhye dan Kherson di Ukraina.
Sumber: Republika
