BANDA ACEH – Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf membeberkan alasan keretakan yang terjadi di tubuh TNI.
Al Araf menilai ketidakharmonisan yang timbul di tubuh TNI dan Polri disebabkan pola kontrol pemimpin sipil.
Dirinya mengakui bahwa pemimpin sipil punya hak memilih pimpinan di TNI dan Polri. Akan tetapi, menurutnya penggunaan hak itu perlu dilakukan secara objektif.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti Anggota DPR RI Komisi I Effendi Simbolon yang menduga hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman retak.
“Dengan mempertimbangkan banyak variabel dan jangan hanya pertimbangan politis,” ujar Al Araf kepada GenPI.co, Kamis (8/9).
Selain itu, menurutnya, proses pengangkatan pimpinan ditubuh TNI dan Polri yang mempertimbangkan dimensi poltis mengakibatkan terjadinya ketegangan.
“Semestinya pemimpin sipil menerapakn pola kontrol sipil objektif atau democratic civilian kontrol,” tuturnya.
Dengan demikian, kata dia, ruang politisasi di tubuh TNI maupun Polri bisa diredam dari dalam.
“Pemimpin sipil jangan mempolitisasi TNI maupun Polri,” kata dia.
Sebab, menurutnya, hal tersebut akan berdampak negatif pada pembangunan profesionalsme TNI dan Polri.
“Hal tersebut juga dapat mengakibatkan konflik internal di talam tubuh mereka seperti terjadi dalam kasus Panglima dan KSAD,” ujar Al Araf.(*)
