Suharso harus menderita kehilangan kursi Ketua Umum PPP dengan jalan dikudeta oleh kolega separtainya yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah.
Ada pelajaran berharga di antaranya adalah loyalis Pak Jokowi seperti Pak Suharso dan Pak Muhammad Luthfi (mantan Menteri Perdagangan) dapat dengan cepat kehilangan jabatan manakala sudah tidak dibutuhkan. Apalagi bila terjadi ketidaksetujuan terbuka dengan pihak-pihak real penguasa yaitu pemilik dan pelobi utama terkait IKN.
Presiden adalah penangung jawab IKN namun ada pemilik dan pelobi utama IKN. Mereka ini diduga adalah beberapa menteri pemerintahan dan beberapa elite perusahaan oligarki yang merancang dari awal proyek IKN.
Kelompok ini juga yang bersemangat menghapus BBM Subsidi untuk rakyat karena mereka berkepentingan agar APBN bisa digunakan melaksanakan infrastruktur IKN dan Proyek Strategis Nasional lainnya.
Singkat kata, mereka rela mengorbankan bantuan subsidi untuk rakyat dan mengalihkannya untuk proyek-proyek IKN yan melibatkan genk oligarki mereka.
Mereka mampu men-drive pemerintahan, merancang pengurangan subsidi rakyat BBM dan mengalihkannya untuk proyek infrastruktur seperti IKN, kereta api cepat dan PSN lainnya.
Hanya di Pemerintahan Saat Ini, Suksesi Parpol Bisa Diatur dari, oleh, dan untuk Istana
Karena memang agak aneh seorang ketua umum partai yang juga pembantu presiden dapat dengan mudahnya diturunkan di tengah jalan dan secara legal disetujui sangat cepat oleh Kemenkumham.
Penggantinya juga bagian dari istana, yaitu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Inilah demokrasi parpol ala pemerintahaan saat ini, di mana elite parpol diatur oleh, dari dan untuk istana.
Tapi bukankah itu juga terjadi di semua partai juga.
Ketua parpol era pemerintahan ini bukan mereka yang pandai melakukan konsolidasi di internal, tapi mereka yang pandai memenuhi keinginan penguasa.
Setelah dilengserkan dari Ketua Umum PPP, kini posisi Suharso sebagai Menteri juga diprediksi akan segera berakhir karena Suharso sudah tidak merepresentasikan kekuatan PPP di kabinet. Sehingga mungkin akan tinggal menunggu waktu Suharso Monoarfa akan segera diganti posisinya.
Apakah ini semua murni aspirasi internal PPP ataukah ini tak lepas dari agenda istana baik untuk memperlancar proyek IKN dan Pemilu 2024? Mari kita melihat drama drama yang akan terjadi berikutnya.
(Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute)
